Pasuruan – Konflik penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, memasuki babak baru. Warga geram atas sikap PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) yang diduga menggunakan lahan desa tanpa izin resmi. Setelah dua kali mengirimkan surat peringatan tanpa respons yang memadai, masyarakat kini bersiap melakukan aksi besar sebagai bentuk perlawanan.
Persoalan ini mengemuka setelah warga menemukan bahwa lahan yang digunakan HCML Gas Metering Station (GMS) Pasuruan merupakan bagian dari aset desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa TKD tidak dapat dialihkan atau dimanfaatkan tanpa mekanisme resmi serta persetujuan dari pihak berwenang. Namun, hingga kini, baik HCML maupun pemerintah desa belum memberikan kejelasan terkait legalitas penggunaan lahan tersebut.
Sikap tertutup dan kurang transparan dari pihak perusahaan memicu kemarahan warga. Ketua LBH CAKRA Pasuruan Raya, Yunita Panca Metrolina, S.Sos., S.H., yang menerima kuasa dari masyarakat Semare, menegaskan bahwa warga dari berbagai dusun menuntut adanya langkah tegas terhadap HCML.
"Kami telah menempuh jalur persuasif dengan mengirimkan dua surat resmi, tetapi respons yang diberikan tidak konkret. Warga sudah lama meminta untuk turun ke jalan, dan kami masih berusaha menenangkan situasi. Namun, jika sampai Senin tidak ada kejelasan, kami tidak bisa lagi membendung aspirasi masyarakat," tegas Yunita.
Menurutnya, warga sudah berusaha bersabar dan menempuh jalur audiensi, tetapi perusahaan seolah menutup mata. "Kami telah melakukan audiensi, namun hanya diberi janji tanpa kepastian. Jangan sampai warga berpikir kami diam karena ada kepentingan tertentu. Jika HCML tetap bungkam, kami akan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Semare," tambahnya.
Baca juga:
LBH CAKRA menegaskan bahwa HCML harus segera memberikan klarifikasi terkait status lahan tersebut. Jika tuntutan ini terus diabaikan, masyarakat berencana menggelar aksi damai dengan menutup akses jalan menuju area operasional perusahaan.
"Ini bukan sekadar protes, ini adalah perjuangan demi keadilan dan hak atas tanah yang sah. Kami hanya ingin HCML menghormati hak warga Semare. Jika mereka tetap diam, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas," ungkap salah satu perwakilan warga dengan nada penuh ketegasan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak HCML mengenai tuntutan warga. Sementara itu, tensi di lapangan semakin meningkat, dengan kemungkinan aksi massa dalam skala besar dalam waktu dekat jika perusahaan tetap tidak memberikan jawaban yang jelas.
Dengan semakin panasnya situasi, semua mata kini tertuju pada HCML: apakah mereka akan memilih dialog atau justru membiarkan konflik ini membesar?
REDAKSI
