Pasuruan, 12 April 2025 – Masyarakat Desa Semare, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, melalui Aliansi Masyarakat Semare, melayangkan surat peringatan tegas kepada lima perusahaan energi nasional dan multinasional yang beroperasi di wilayah mereka, menuntut penghentian seluruh aktivitas di atas tanah milik warga dan Tanah Kas Desa (TKD) sebelum hak-hak masyarakat dipenuhi secara menyeluruh dan adil.

Dalam surat tertanggal 10 April 2025 yang ditujukan kepada pimpinan HCML (Husky-CNOOC Madura Limited), PGN, PT Parna Raya, Pertagas Niaga, dan PT Isagas, aliansi tersebut menyampaikan kekecewaan mendalam atas penggunaan lahan warga dan TKD secara bertahun-tahun untuk operasional perusahaan, termasuk instalasi jaringan pipa gas dan infrastruktur pendukung lainnya, tanpa adanya kompensasi atau penyelesaian hak yang memadai.

Aliansi menyampaikan ultimatum berupa peringatan keras kepada seluruh perusahaan tersebut agar tidak melakukan aktivitas apapun di atas lahan yang disengketakan baik berupa perawatan, inspeksi, distribusi, maupun pengembangan fasilitas baru selama belum ada penyelesaian hukum dan kesepakatan hak yang diakui secara resmi.

“Kami memberi waktu 7 hari kalender sejak surat ini disampaikan untuk menerima tanggapan dan langkah konkret dari perusahaan. Jika tidak ada respons, kami akan menempuh jalur lanjutan bersama elemen masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tulis Koordinator Masyarakat, Mas’ud dan Holidulloh, dalam surat tersebut.

Baca juga:

Surat peringatan itu juga ditembuskan kepada pejabat tinggi daerah, termasuk Bupati Pasuruan, Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri, dan perangkat desa setempat, menandai eskalasi serius atas ketegangan yang telah lama membara di akar rumput.

Penggunaan Tanah Kas Desa oleh perusahaan besar tanpa pelibatan atau kompensasi kepada masyarakat lokal menjadi isu agraria sensitif yang kerap menimbulkan konflik horizontal. Kasus Desa Semare menjadi salah satu cerminan bagaimana ketimpangan akses dan pemanfaatan lahan oleh korporasi bisa berujung pada krisis kepercayaan publik terhadap pelaku industri dan pemerintah daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan terkait surat peringatan tersebut.

SUMBER : Y. PANCA