- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya kepemimpinan berbasis data sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami, mengolah, dan menganalisis data menjadi faktor penentu lahirnya kebijakan publik yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan saat memberikan materi dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026 di Bojonegoro, Selasa (9/6/2026). Dalam forum pengembangan kapasitas pejabat administrator tersebut, Nurul Azizah mengingatkan bahwa tantangan birokrasi modern tidak lagi sekadar menjalankan program kerja, melainkan menuntut kemampuan membaca realitas melalui data yang akurat di tengah derasnya arus informasi dan beragam opini publik.
Sebagai ASN kita harus terbiasa bekerja dengan data. Jangan hanya melihat satu angka lalu menarik kesimpulan. Data harus dibaca secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Nurul Azizah.
Dalam paparannya, Wakil Bupati menekankan bahwa data harus menjadi kompas utama dalam setiap proses perumusan kebijakan. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap data, seorang pejabat publik berisiko mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia mencontohkan dinamika yang terjadi setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada triwulan pertama tahun 2026. Saat itu, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen memunculkan berbagai interpretasi di ruang publik, termasuk penilaian yang mengaitkannya dengan keberhasilan maupun kegagalan program pembangunan daerah.
Namun, hasil kajian mendalam yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka tersebut tidak dapat dibaca secara parsial. Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dipengaruhi oleh penurunan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas), sektor yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu penopang utama struktur ekonomi Bojonegoro.
Di sisi lain, sejumlah sektor nonmigas justru memperlihatkan kinerja positif. Sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan berbagai sektor pendukung lainnya mencatat pertumbuhan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah penurunan kontribusi migas.
Menurut Nurul Azizah, kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai perlunya analisis data yang menyeluruh sebelum menarik kesimpulan ataupun merumuskan kebijakan strategis.
Kalau tidak memahami data secara lengkap, kita mudah terjebak pada persepsi. Padahal tugas ASN adalah menghadirkan fakta dan solusi berdasarkan data yang valid,” katanya.
Selain menyoroti pentingnya literasi data, Wakil Bupati juga menekankan bahwa seorang pejabat administrator harus mampu mengintegrasikan ilmu dan seni kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga:
Ia menjelaskan bahwa ilmu kepemimpinan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman profesional yang terstruktur. Sementara itu, seni kepemimpinan tercermin dalam kemampuan memahami dinamika sosial, membangun komunikasi yang efektif, mengelola sumber daya manusia, serta menggerakkan organisasi menuju tujuan bersama.
Menurutnya, pemimpin birokrasi masa kini dituntut tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap berbagai persoalan masyarakat yang terus berkembang.
Pemimpin harus mampu memahami kebutuhan masyarakat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi yang relevan dengan kondisi yang dihadapi,” ujarnya.
Nurul Azizah menilai tantangan birokrasi ke depan akan semakin kompleks. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga efektivitas program pembangunan sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut ASN untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta menggali berbagai potensi daerah guna menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Pelatihan Kepemimpinan Administrator menjadi sarana strategis untuk memperkuat kapasitas pejabat administrator agar mampu beradaptasi dengan perubahan, mengambil keputusan secara objektif, dan memimpin organisasi secara profesional.
Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis birokrasi, tetapi juga mampu menjadi pemimpin transformasional yang mengedepankan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada fakta dan bukti, bukan sekadar asumsi ataupun persepsi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunannya. Karena itu, kemampuan membaca data harus menjadi kompetensi utama setiap aparatur pemerintah.
Jadilah ASN yang profesional, memiliki visi, komitmen, serta mampu membaca perubahan zaman. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi atau persepsi. Biasakan bekerja dengan data, karena dari data itulah lahir kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Nurul Azizah.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa di era pemerintahan modern, data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
