• Oleh : Budi Hartono 

BOJONEGORO — Peringatan Hari Jadi ke-349 Kabupaten Bojonegoro menjadi momentum bagi Bupati Setyo Wahono untuk menegaskan kembali arah pembangunan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan melalui penataan program prioritas, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) ke-349 yang digelar di Alun-Alun Bojonegoro, Selasa (20/10/2026). Mengusung tema “Berdaya Saing dan Bertransformasi Menuju Bojonegoro Bahagia, Makmur, Membanggakan”, peringatan ini juga disandingkan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Dalam amanatnya, Setyo Wahono menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat bertumpu pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, akademisi, dan insan pers.

Bupati mengakui bahwa tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Nurul Azizah dihadapkan pada tantangan penurunan dana transfer daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun ulang prioritas anggaran agar program strategis tetap berjalan dan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan.

Dana transfer daerah berkurang, yang mengharuskan kami untuk mengatur ulang program agar benar-benar prioritas, sehingga catatan penting pembangunan dapat terlaksana secara bertahap,” Ucap Bupati. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan dalam menetapkan prioritas, efektivitas pelaksanaan program, dan kemampuan pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat.

Di tengah tantangan fiskal, sejumlah indikator pembangunan Bojonegoro menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam bahan amanat Bupati, angka kemiskinan turun dari 11,49 persen pada 2025 menjadi 10,69 persen pada 2026. Penurunan tersebut disebut sebagai yang tertinggi kelima di Jawa Timur.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro pada 2025 mencapai 73,74, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 73,54. Capaian ini menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi nonmigas Bojonegoro tercatat sebesar 5,86 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kegiatan ekonomi di luar sektor minyak dan gas agar struktur perekonomian daerah semakin beragam dan memiliki daya tahan terhadap perubahan kondisi sektor ekstraktif.

Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 3,90 persen, lebih rendah dibandingkan target RPJMD sebesar 4,31 persen. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat perlindungan pekerja rentan melalui fasilitas jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian.

Meski demikian, capaian indikator tersebut perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.

Selain sektor minyak dan gas yang menjadi salah satu penopang ekonomi Bojonegoro, pemerintah daerah menempatkan pertanian sebagai sektor strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.

Baca juga:

Produksi padi Bojonegoro pada 2025 tercatat mencapai 879.685 ton. Untuk mendukung produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur turut diarahkan pada penyediaan jalan usaha tani sepanjang 23.828 meter dan jaringan irigasi sepanjang 1.150 meter.

Penguatan infrastruktur pertanian menjadi penting karena produktivitas petani tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan kualitas hasil panen, tetapi juga oleh kemudahan akses menuju lahan, kelancaran distribusi hasil produksi, serta ketersediaan air untuk mendukung kegiatan budidaya.

Diversifikasi ekonomi melalui penguatan pertanian juga menjadi langkah strategis bagi Bojonegoro. Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor ekstraktif berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap perubahan produksi dan penerimaan sektor minyak dan gas. Karena itu, pengembangan sektor produktif lainnya perlu terus didorong agar manfaat pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian pada perluasan akses belajar melalui penyediaan angkutan pelajar gratis. Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 113 armada melayani 12 rute dengan jumlah penerima manfaat sekitar 9.300 pelajar setiap hari.

Pemerintah daerah juga menyalurkan beasiswa pendidikan tinggi kepada 6.853 mahasiswa. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada sektor kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan disebut telah mencapai 99,07 persen. Selain itu, pemerintah daerah merencanakan penguatan layanan melalui pembangunan rumah sakit khusus kesehatan jiwa dan panti lansia.

Perluasan akses listrik bagi 771 kepala keluarga penerima manfaat juga menjadi bagian dari program yang disampaikan dalam bahan amanat tersebut. Berbagai program itu memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar.

Ke depan, tantangan pemerintah daerah adalah memastikan seluruh program tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Peringatan HJB ke-349 bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan sejarah Kabupaten Bojonegoro, melainkan juga momentum mengevaluasi arah pembangunan dan memperkuat komitmen terhadap kepentingan publik.

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam mengelola anggaran, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan program prioritas memberikan hasil yang terukur. Transparansi pelaksanaan program dan evaluasi berkala juga diperlukan agar capaian pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bagi Bojonegoro, tantangan ke depan tidak berhenti pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau menurunkan angka kemiskinan. Pekerjaan yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan berlangsung merata, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Mengakhiri amanatnya, Bupati Setyo Wahono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam pembangunan. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Bojonegoro yang berdaya saing, makmur, dan membanggakan.

Peringatan Hari Jadi ke-349 ini pada akhirnya menempatkan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Keberhasilannya tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.