BOJONEGORO, JAWA TIMUR — Dalam rangka mendukung kelancaran Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan di Balai Desa Soko, Kecamatan Temayang, pada Jumat (25/7/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara Pemkab dan TNI dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia di wilayah pedesaan, khususnya dalam aspek kesadaran hukum dan administrasi kependudukan.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, antara lain Danramil 0813-24/Temayang Kapten Cku Parjan, Camat Temayang Moch. Basuki, Kepala Desa Soko Moch. Johan Haryoko, Babinsa Desa Soko Serda Yoeda Prabowo, jajaran Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro, serta tak kurang dari 150 warga masyarakat Desa Soko.
Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dispendukcapil Bojonegoro, Adi Santoso, dalam paparannya menekankan pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan sah bagi setiap warga negara. Ia menjelaskan bahwa kepemilikan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga jembatan menuju akses berbagai layanan publik.
"Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa dokumen kependudukan adalah hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Tanpa dokumen yang sah, masyarakat akan mengalami kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga kepastian hukum," ujar Adi Santoso.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga memberikan pengetahuan praktis kepada warga mengenai prosedur pengurusan dokumen serta pembaruan data kependudukan, sehingga mereka tidak lagi mengalami kendala teknis maupun administratif.
Baca juga:
Sementara itu, Danramil 0813-24/Temayang, Kapten Cku Parjan, menilai penyuluhan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menuturkan bahwa persoalan minimnya pemahaman masyarakat terkait tata cara pengurusan dokumen kependudukan masih menjadi tantangan tersendiri di wilayah pedesaan.
“Melalui TMMD, kami tidak hanya hadir untuk membangun fisik desa, tetapi juga ikut memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban administrasi mereka. Sinergi ini penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan menyeluruh,” tegas Kapten Parjan.
Kepala Desa Soko, Moch. Johan Haryoko, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyebut, kehadiran Pemkab Bojonegoro dan jajaran TNI di tengah masyarakat tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan warga terhadap institusi negara.
“Alhamdulillah, melalui kegiatan ini warga kami menjadi semakin sadar dan peduli terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah. Ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat desa yang tertib, maju, dan terlindungi secara hukum,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara Dispendukcapil dan TNI melalui program TMMD, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya ditandai oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. TMMD 125 bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan sebuah gerakan terpadu dalam membangun desa dari hulu hingga hilir, yang menyentuh hati dan menyentuh akal.
BUDI MR.ID
