- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro mencatat capaian positif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, jumlah warga miskin pada periode 2024 hingga September 2025 berkurang sebanyak 2.430 jiwa, turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.
Penurunan ini tidak lepas dari berbagai program pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan keluarga, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat desa.
Salah satu program unggulan yang terbukti memberikan dampak nyata adalah Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI). Pada tahap awal tahun 2025, program ini menyasar 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui dana APBD, dan akan diperluas lagi melalui P-APBD 2025 untuk menjangkau lebih banyak keluarga.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70 hingga 90 persen penerima manfaat telah berhasil memproduksi telur secara rutin, dengan keuntungan rata-rata antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Angka tersebut cukup signifikan dalam membantu masyarakat kategori rentan agar dapat keluar dari status kemiskinan.
Selain GAYATRI, Pemkab Bojonegoro juga menjalankan program Kolam Lele Keluarga (Kolega) yang menargetkan 415 KPM pada tahun 2025, dan akan dilanjutkan pada 2026 untuk 335 KPM lainnya. Secara keseluruhan, program ini menstimulasi 750 KPM selama dua tahun terakhir.
Program serupa yang telah berjalan sebelumnya adalah Domba Kesejahteraan, dimulai sejak tahun 2023 dengan 160 keluarga penerima manfaat dan total anggaran Rp1,192 miliar. Pada tahun 2024, jumlah penerima meningkat drastis menjadi 1.160 keluarga dengan anggaran Rp7,023 miliar. Hingga saat ini, tercatat 1.320 keluarga telah menerima 2.640 ekor domba, yang berkembang menjadi 3.070 ekor.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan empat strategi utama dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, yakni:
Baca juga:
- 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin.
3. Penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
4. Sinergi kebijakan antarprogram penanggulangan kemiskinan.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada stimulasi jangka panjang melalui pendidikan dan infrastruktur.
Dalam sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro terus melanjutkan program Beasiswa Scientist dan Sepuluh Sarjana per Desa, yang dirancang untuk mencetak generasi berpendidikan tinggi dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Pada 2025, tahap 1a program beasiswa mencakup 270 penerima Beasiswa Scientist dan 1.978 penerima Sepuluh Sarjana per Desa. Sedangkan tahap 1b meliputi 38 penerima lanjutan Scientist, 168 penerima lanjutan Sepuluh Sarjana, serta tambahan 73 penerima baru Scientist dan 721 penerima baru Sepuluh Sarjana.
Selanjutnya, pada tahap 2a, rencana penerima beasiswa mencakup 287 mahasiswa Scientist dan 2.633 penerima program Sepuluh Sarjana per Desa.
Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur juga menjadi pilar penting. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan Rp757 miliar untuk pembangunan berbasis desa melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Program ini diarahkan agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah.
Jika dibandingkan secara historis, data BPS menunjukkan tren penurunan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, persentase kemiskinan Bojonegoro tercatat 12,18 persen atau sekitar 153.250 jiwa. Angka itu menurun menjadi 11,69 persen (147.330 jiwa) pada 2024, dan kembali turun menjadi 11,49 persen (144.900 jiwa) pada September 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program berbasis ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, Pemerintah Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga membangun kemandirian dan martabat masyarakat desa secara berkelanjutan.
