- Oleh : Budi Hartono
TUBAN – Data resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tuban mencatat bahwa tender Pembangunan Saluran Pembuang Desa Binangun, Kecamatan Singgahan Tahun Anggaran 2025, dimenangkan oleh CV. HS JAYA dengan nilai negosiasi Rp 677.799.633 dari pagu anggaran Rp 687.000.000.
Yang menarik perhatian, penurunan harga dari penawaran awal sebesar Rp 678.333.987 menuju harga negosiasi tersebut hanya berkisar 0,079 persen, jauh di bawah tren umum negosiasi proyek sejenis di lingkungan pemerintah daerah yang lazimnya bisa mencapai 1–5 persen.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemerhati anggaran dan masyarakat sekitar, terutama dalam konteks value for money yang menjadi prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.
Redaksi Mediarajawali.id, telah menghubungi pihak pemenang tender untuk meminta keterangan resmi terkait margin penurunan harga yang sangat tipis tersebut. Namun, P Haris selaku perwakilan CV. HS JAYA hanya memberikan jawaban singkat,
Baca juga:
- “Benjing kabar mawon nggeh” (Besok kabari saja ya).
Tidak ada penjelasan substansial terkait alasan nominal negosiasi yang hampir setara dengan penawaran awal.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam Perpres 12 Tahun 2021, Pasal 6 huruf e menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Selain itu, Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwa pejabat pengadaan wajib mendokumentasikan seluruh proses pemilihan penyedia secara lengkap dan terbuka untuk publik.
Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi terkait proses dan hasil pengadaan termasuk kategori informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.
Proyek saluran pembuang ini memiliki peran vital dalam mengendalikan limpasan air di Desa Binangun, termasuk meminimalkan risiko banjir dan mengoptimalkan sistem irigasi. Nilai efisiensi yang rendah dalam negosiasi berpotensi mengurangi keyakinan publik terhadap optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak CV. HS JAYA terkait detail negosiasi maupun rencana teknis pelaksanaan pekerjaan.
