• Oleh : Budi Hartono 

BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendukung rencana pelaksanaan Survei Seismik Darat 2D Lamturo yang mencakup wilayah Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Di Kabupaten Bojonegoro, kegiatan eksplorasi tersebut direncanakan berlangsung di 17 kecamatan sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi bawah permukaan bumi dan mengidentifikasi kemungkinan adanya cadangan minyak dan gas bumi.

Dukungan tersebut disampaikan dalam sosialisasi rencana pelaksanaan Survei Seismik Darat 2D Lamturo yang digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (28/8/2026).

Sosialisasi menjadi tahapan penting sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan. Pemerintah daerah bersama jajaran terkait dan para pemangku kepentingan memperoleh penjelasan mengenai tujuan survei, metode yang digunakan, tahapan kegiatan, waktu pelaksanaan, hingga mekanisme operasional di lapangan.

Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Misbachul Munir, Analis Senior Departemen Operasi, mengatakan survei seismik merupakan bagian dari rangkaian panjang kegiatan eksplorasi migas.

Menurut dia, survei tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai struktur geologi di bawah permukaan bumi. Data yang dihasilkan selanjutnya dapat menjadi salah satu dasar untuk menilai kemungkinan adanya potensi cadangan migas yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Survei Seismik 2D ini adalah salah satu ikhtiar dari rangkaian panjang pencarian cadangan minyak dan gas bumi. Tujuannya untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi dan melihat potensi-potensi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut,” ujar Misbachul.

Ia menekankan bahwa kegiatan survei akan berinteraksi langsung dengan wilayah permukiman, lahan masyarakat, lingkungan, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan komunikasi dengan masyarakat menjadi faktor penting agar seluruh tahapan dapat berlangsung secara tertib.

SKK Migas berharap dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif selama kegiatan berlangsung. Di sisi lain, aspek keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat disebut menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas.

Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan sosialisasi harus mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. Informasi mengenai metode, tahapan, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan survei perlu disampaikan secara jelas sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara sepotong-sepotong.

Nurul juga mengingatkan bahwa survei seismik merupakan tahap awal dalam proses eksplorasi. Hasil survei belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa suatu wilayah memiliki cadangan migas yang ekonomis untuk diproduksi.

Survei ini adalah hanya untuk mendeteksi dari berbagai kemungkinan kalau ini nanti bisa menghasilkan. Maka nanti dalam sosialisasi bisa disampaikan termasuk metodenya apa, bagaimana, kapan, sehingga masyarakat memahami rencana kegiatan ini dengan baik,” jelasnya.

Menurut Nurul, pemahaman tersebut penting karena kegiatan eksplorasi memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan produksi. Survei dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai kondisi bawah permukaan sebelum kemudian dianalisis dan ditentukan apakah terdapat potensi yang layak untuk ditindaklanjuti.

Bagi Bojonegoro, keberlanjutan kegiatan eksplorasi memiliki arti strategis. Kabupaten ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu daerah penghasil migas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Baca juga:

Dalam pemaparannya, produksi minyak yang pernah mencapai sekitar 231.000 barel per hari pada 2021, kini berada di kisaran 157.000 barel per hari. Penurunan produksi tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas sektor migas, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

Pada periode puncak, penerimaan DBH Migas Kabupaten Bojonegoro disebut mencapai sekitar Rp4,5 triliun. Sementara pada 2025–2026, penerimaan tersebut berada di kisaran Rp2,8 triliun.

Perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Karena itu, eksplorasi migas dipandang tidak semata-mata sebagai upaya mencari sumber produksi baru, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor energi dan perekonomian daerah.

Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Survei Seismik 2D Lamturo direncanakan mencakup 17 kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Balen, Baureno, Kanor, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Bubulan, Dander, Gondang, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Sekar, Tambakrejo, dan Temayang.

Cakupan wilayah yang luas membuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan kegiatan.

Pemkab Bojonegoro berharap setiap tahapan survei dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap aktivitas dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mendorong agar komunikasi dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang menjadi lokasi kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan survei sekaligus mengetahui tahapan kegiatan yang akan berlangsung di lingkungan mereka.

Pemkab Bojonegoro berharap Survei Seismik 2D Lamturo dapat berlangsung aman, tertib, dan menghasilkan data yang optimal bagi tahapan eksplorasi berikutnya.

Jika hasil survei dan proses eksplorasi selanjutnya menunjukkan adanya cadangan migas yang layak dikembangkan hingga memasuki tahap produksi, keberadaan sumber daya tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi daerah dan masyarakat.

Manfaat tersebut dapat berupa penerimaan negara dan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, tumbuhnya usaha penunjang, hingga terbukanya ruang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor hulu migas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, Pertamina EP, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci.

Survei seismik pada akhirnya bukanlah jaminan ditemukannya minyak dan gas bumi. Namun, kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal untuk menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah masih terdapat potensi sumber daya migas di bawah bentang wilayah Bojonegoro yang dapat menopang kebutuhan energi dan perekonomian pada masa mendatang.

Dengan prinsip keselamatan, keterbukaan informasi, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap proses eksplorasi tersebut dapat berjalan secara bertanggung jawab sekaligus membuka peluang bagi keberlanjutan sektor migas dan pembangunan Bojonegoro.