Home Nasional

SMSI Kukuhkan Pokja News Room Jaga Desa, Hashim Soroti Bahaya Informasi Tanpa Verifikasi

by Media Rajawali - 27 Agustus 2026, 22:58 WIB

  • SUMBER : SMSI 

JAKARTA — Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, pers profesional dituntut tidak sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga penjaga akurasi dan kredibilitas informasi publik. Verifikasi fakta dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dinilai menjadi pembeda utama antara produk pers dengan informasi yang beredar bebas di ruang digital.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Hashim Djojohadikusumo, dalam sambutannya pada Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, yang dirangkaikan dengan Dialog Nasional di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Hashim mengatakan, pers memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari fakta. Menurutnya, keberadaan identitas media dan kode etik jurnalistik merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas pemberitaan sekaligus menghadapi maraknya hoaks di media sosial.

Jadi peran pers sangat penting saat ini. Ini semua untuk memerangi berita-berita hoaks yang banyak beredar di medsos,” tegas Hashim.

Ia melihat tantangan pers semakin kompleks karena generasi Z kini memiliki kecenderungan lebih tinggi mengakses informasi melalui media sosial dibandingkan media arus utama. Perubahan perilaku konsumsi informasi tersebut, menurut Hashim, perlu direspons dengan penguatan kualitas jurnalistik.

Hashim menyoroti karakter media sosial yang memungkinkan seseorang menyampaikan informasi tanpa identitas lengkap dan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana berlaku dalam institusi pers.

Anda tahu sendiri tidak ada aturan orang menyampaikan di medsos. Medsos tidak membutuhkan identitas lengkap penyampainya. Entah ini kelemahan Undang-Undang kita. Ini yang menjadikan orang-orang bebas bermedsos. Tapi terkait kekurangan ini saya sudah bertemu dengan pihak Komdigi,” ujarnya.

Menurut Hashim, pers memiliki mekanisme etik yang telah menjadi bagian penting dalam praktik jurnalistik sejak lama. Karena itu, media profesional harus tetap mengutamakan kebenaran dan tidak menjadikan kecepatan sebagai alasan untuk mengabaikan proses verifikasi. Jadi pers yang baik harus menampilkan berita-berita yang benar. Karena pers memiliki identitas jelas, berbeda dengan medsos,” jelasnya.

Hashim kemudian memberikan gambaran mengenai pentingnya proses cek dan ricek dalam pemberitaan. Ia mencontohkan informasi mengenai mahasiswa asal Pati yang disebut datang ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi.

Pertanyaan mengenai jumlah mahasiswa yang hadir maupun klaim bahwa mereka menggunakan sekitar 1.200 bus, menurut Hashim, harus terlebih dahulu diverifikasi oleh media sebelum disampaikan kepada publik. Ini pers harus cek dan ricek. Karena pers memiliki kode etik,” katanya.

Ia menilai media sosial memiliki orientasi yang berbeda karena keberhasilan sebuah konten sering diukur melalui jangkauan, jumlah penonton, atau tanda suka. Kondisi tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan standar etika dan akurasi jurnalistik.

Kita tahu anak muda kita memang suka medsos. Target medsos itu kan reach, berapa like yang didapat dan tidak mempedulikan etika dan perilaku,” jelasnya.

Baca juga:

Hashim juga menyinggung fenomena siaran langsung dari lokasi demonstrasi. Ia mengaku baru mengetahui adanya pemberian hadiah kepada orang yang hadir dalam demonstrasi dan melakukan siaran langsung melalui TikTok.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama apabila identitas pihak yang memberikan hadiah maupun sumber pendanaannya tidak diketahui dengan jelas. Hadiah itu dari sponsor. Sponsor juga tidak jelas identitasnya. Ini berbahaya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menjelaskan posisi Formas yang tetap memberikan kritik terhadap pemerintah. Ia mengatakan kritik merupakan bagian dari upaya menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.

Menurut Hashim, kritik tidak harus selalu bernada negatif. Ketika terdapat kekurangan, pemerintah perlu dikritik, sedangkan kebijakan yang dinilai baik juga patut mendapatkan apresiasi. Saya katakan bila pemerintah ada kekurangan, saya kritik. Kalau bagus, ya saya bilang bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus mengatakan dirinya telah mengenal Hashim sejak 2009 dalam konteks kegiatan Kadin. Kehadiran Hashim dalam kegiatan SMSI, menurut Firdaus, juga tidak terlepas dari hubungan pertemanan yang telah terjalin sejak lama.

Firdaus menegaskan posisi pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan pers nasional.

Menurutnya, perhatian tersebut antara lain diperlukan untuk mendukung fasilitas bagi para konstituen Dewan Pers, termasuk kebutuhan tempat atau gedung serta infrastruktur server yang saat ini masih terbatas.

Firdaus juga menyinggung pelaksanaan pengukuhan yang berlangsung pada 27 Agustus 2026, bersamaan dengan maraknya pemberitaan mengenai aksi demonstrasi di Jakarta. Buktinya Jakarta aman saja dan kita harus perangi berita hoaks,” kata Firdaus.

Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa SMSI tersebut diikuti pengurus dari lima provinsi. Setiap kepengurusan tingkat provinsi terdiri atas sekitar enam hingga 10 orang.

Ke depan, kepengurusan tingkat provinsi diharapkan dapat melanjutkan pembentukan jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota di wilayah masing-masing. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan media sekaligus memperluas ruang pemberitaan mengenai berbagai perkembangan di tingkat desa.

Selain pengukuhan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Dialog Nasional yang menghadirkan Prof. Ahmad Riyad, PhD, akademisi dan pakar hukum, serta Yosep Kardinal, pakar pembiayaan bank. Dialog dipandu oleh Prof. Dr. Taufikur Rohmad.

Dialog mengangkat tema “Katalisasi Ekonomi Desa: Integrasi Inisiatif Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dengan Ekosistem Start-Up Media.”

Forum tersebut membahas sejumlah perspektif mengenai pengembangan ekonomi desa, pembiayaan, serta peluang integrasi antara media dan ekosistem start-up dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga sekitar pukul 13.00 WIB dan berjalan dengan lancar.

Share :