- Oleh : Budi Hartono
Tuban – Sebuah laman daring dengan domain lpsekabtuban.com teridentifikasi sebagai situs tiruan yang mengatasnamakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tuban. Keberadaan situs ini menimbulkan kekhawatiran lantaran menampilkan konten seolah-olah berasal dari pemerintah daerah, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat maupun pelaku usaha yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Anthon Tri Laksnono, menegaskan bahwa laman tersebut bukan milik resmi pemerintah. “Website resmi LPSE Kabupaten Tuban hanya tersedia di alamat https://spse.inaproc.id/tubankab,” jelasnya, Jumat (12/9/2025).
Menurut Anthon, penggunaan domain palsu dengan akhiran “.com” berisiko disalahgunakan untuk praktik penipuan digital. Modus semacam itu dapat berupa penyebaran informasi keliru hingga manipulasi data terkait layanan pengadaan. “Praktik semacam ini jelas berpotensi merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak melakukan verifikasi lebih lanjut,” tegasnya.
Baca juga:
Ia mengingatkan publik agar lebih waspada terhadap situs tiruan yang menampilkan layanan publik secara tidak sah. Kewaspadaan, kata Anthon, menjadi langkah utama untuk mencegah dampak kerugian, baik material maupun kepercayaan, dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sebagai bentuk pencegahan tambahan, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian situs sebelum mengakses informasi atau melakukan interaksi. Jika menemukan laman mencurigakan, laporan dapat segera disampaikan melalui kanal resmi, yakni SP4N-LAPOR maupun Klinik Hoaks Diskominfo SP Tuban.
Diskominfo SP Tuban juga mengingatkan bahwa literasi digital menjadi benteng penting dalam menghadapi modus penipuan siber. Masyarakat dapat melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi klinikhoaks.tubankab.go.id atau menghubungi nomor WhatsApp resmi Diskominfo SP Tuban di 0851-6142-9771.
Dengan langkah proaktif semacam ini, pemerintah berharap masyarakat semakin terlindungi dari ancaman digital yang kian kompleks, serta memastikan integritas proses pengadaan tetap terjaga.
