- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro – Insiden keracunan massal kembali mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Puluhan siswa di Kecamatan Kedungadem dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (2/10/2025). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat dengan mengevakuasi para siswa ke fasilitas kesehatan sekaligus menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program unggulan tersebut.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan para korban. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Ninik Susmiati, Wabup mengunjungi Puskesmas yang merawat siswa-siswi terdampak. Raut prihatin jelas terlihat ketika ia menyaksikan langsung kondisi para pelajar yang menjadi korban.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat prihatin atas kejadian ini. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, baik dari sisi distribusi maupun standar kebersihan makanan. Keselamatan siswa adalah prioritas,” tegas Nurul Azizah.
Baca juga:
Nada serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro. Menurut Ninik Susmiati, kejadian tersebut menjadi peringatan serius tentang pentingnya standar keamanan pangan. “Keamanan pangan harus ditempatkan di garis depan, karena ini menyangkut kesehatan generasi muda kita. Pembinaan dan pengawasan kepada penyedia makanan MBG akan diperkuat,” ujarnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemkab Bojonegoro berkomitmen melaporkan kasus ini secara resmi kepada pemerintah pusat melalui Sistem Pemantauan Program Gizi (SPPG). Laporan itu diharapkan menjadi bahan evaluasi nasional sekaligus acuan perbaikan pelaksanaan program MBG di masa depan.
Meski diterpa kasus ini, Pemkab Bojonegoro menegaskan tidak akan menghentikan program MBG. Program yang digadang sebagai salah satu instrumen penting peningkatan gizi pelajar ini tetap berlanjut, namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem kontrol distribusi yang ditingkatkan.
Tragedi di Kedungadem bukan sekadar insiden kesehatan biasa. Ia sekaligus menjadi ujian bagi tata kelola program publik yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak. Evaluasi yang dijanjikan pemerintah daerah kini menjadi sorotan, bukan hanya oleh masyarakat Bojonegoro, tetapi juga dalam kerangka akuntabilitas nasional terhadap program gizi siswa.
