LAMONGAN – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, kini menjadi sorotan tajam. Meski proyek senilai Rp 100.000.000 tersebut telah dinyatakan selesai, kondisi di lapangan menunjukkan hasil pengerjaan yang mengecewakan. Sebagian konstruksi TPT terlihat sudah rusak, retak, dan ambruk, menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas pekerjaan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, batu-batu pada TPT berserakan, sementara lapisan semen yang digunakan tampak minim, sehingga tidak memberikan kekuatan yang cukup pada struktur kontruksi tersebut. Warga setempat mempertanyakan keseriusan pelaksana dalam menyelesaikan proyek ini.
“Proyek ini katanya selesai, tapi lihat sendiri, baru sebentar sudah rusak. Kami kecewa karena anggaran sebesar ini ternyata tidak memberikan manfaat maksimal. Ini seperti membuang uang masyarakat begitu saja,” ungkap salah satu warga Dusun Mejeruk dengan nada kesal.
Proyek ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Yungyang dengan dimensi pekerjaan yang tercatat dalam papan informasi proyek, seperti 21,00 x 0,30 x 1,00 meter dan 27,00 x 0,30 x 1,30 meter. Meski informasi ini terpampang, masyarakat merasa tidak ada transparansi yang jelas terkait kualitas material, metode pengerjaan, dan pengawasan selama proses berlangsung.
Baca juga:
Zuhdan Haris Zamzami, ST, SH, pengamat pembangunan dari Universitas Darul Ulum Jombang, mengkritisi kondisi ini. “Kerusakan pada proyek yang baru selesai menandakan ada masalah serius, baik pada perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaannya. Pemerintah desa dan pelaksana proyek harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika perlu, dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Kerusakan pada proyek yang baru selesai ini memunculkan dugaan bahwa pengerjaan dilakukan secara asal-asalan tanpa memperhatikan standar teknis yang seharusnya dipatuhi. Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait, baik pemerintah desa maupun dinas teknis yang berwenang.
“Dana Desa itu amanah untuk rakyat, bukan hanya proyek formalitas yang dikerjakan asal jadi. Kami mendesak agar ada audit dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kualitas buruk ini,” tambah seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun Timlak pelaksana proyek belum memberikan pernyataan resmi terkait kerusakan yang terjadi. Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah mengambil langkah serius untuk memastikan proyek-proyek serupa di masa depan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
REDAKSI
