- Oleh : Redaksi
TUBAN – Pekerjaan pembangunan saluran pembuang di Desa Jlodro, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, yang menelan biaya Rp672.850.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, kini mendapat sorotan. Pasalnya, hasil pantauan lapangan menunjukkan material geotekstil (geotek) yang seharusnya menjadi bagian penting dalam konstruksi, hanya terlihat satu gulung di lokasi proyek.
Proyek ini dikerjakan oleh CV Bams Jaya Konstruksi dengan masa pelaksanaan 17 Juli hingga 13 November 2025. Namun, ketersediaan material geotek yang terbatas memunculkan dugaan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Padahal, penggunaan geotek merupakan komponen vital dalam pembangunan saluran pembuang. Geotek berfungsi mencegah pencampuran tanah dasar dengan lapisan batu, memperkuat struktur, serta meningkatkan daya tahan saluran terhadap tekanan air. Tanpa pemasangan yang benar dan sesuai volume, saluran berisiko mengalami kerusakan dini akibat rembesan dan erosi.
Baca juga:
Regulasi telah mengatur dengan jelas. Dalam Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, disebutkan bahwa setiap komponen pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Lebih jauh, Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Drainase menegaskan pentingnya material pelapis seperti geotek untuk menjamin fungsi dan umur teknis bangunan.
Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa penyedia jasa wajib memenuhi seluruh ketentuan kontrak, baik mutu, volume, maupun spesifikasi material. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, denda, hingga pemutusan kontrak.
Seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi menyebutkan, pemasangan memang telah dimulai, tetapi kehadiran geotek hanya terbatas. “Kalau hanya ada satu gulung, jelas tidak cukup untuk menutup seluruh bidang kerja. Ini bisa jadi pertanda pengurangan material,” ungkapnya.
Hingga kini pihak kontraktor pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tuban belum memberikan klarifikasi resmi atas temuan di lapangan. Publik berharap adanya pengawasan ketat agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat ini benar-benar dikerjakan dengan standar yang semestinya, bukan sekadar formalitas pembangunan.
