Bojonegoro, Jawa Timur – Proyek rigid beton di Jalan Raya Sidobandung-Duyungan, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, tengah menjadi sorotan publik. Baru saja selesai, jalan yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur ini justru mengalami keretakan parah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kualitas pengerjaan dan kepatuhan terhadap standar teknis.
Indikasi awal menunjukkan bahwa penyebab utama keretakan adalah kelalaian dalam proses curing, yaitu metode perawatan yang bertujuan menjaga kelembaban dan kekuatan beton selama masa pengerasan awal. Curing, seperti penyiraman air secara berkala 5–10 kali sehari selama tujuh hari pertama, merupakan prosedur wajib untuk memastikan beton tidak kehilangan kadar air, terutama di bawah pengaruh suhu tinggi dan cuaca ekstrem.
Menurut pakar konstruksi, beton memang mulai mengeras dalam beberapa jam setelah dicor, tetapi dibutuhkan waktu berminggu-minggu hingga mencapai kekuatan desain penuh. Pengabaian prosedur ini sangat berpotensi melemahkan daya tahan beton, yang seharusnya dirancang untuk menopang beban dalam jangka panjang.
Proyek ini dilaksanakan oleh CV Setya Karya dengan nilai kontrak mencapai Rp7,148 miliar, sebagai bagian dari program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) Kabupaten Bojonegoro. Namun, indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen kontrak yang telah disepakati memunculkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan tanggung jawab pelaksana proyek.
Baca juga:
Berbagai pihak kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Media ini juga berencana meminta klarifikasi langsung dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) Bojonegoro mengenai temuan ini. Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pengawasan dilakukan dan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi keretakan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.
Kerusakan pada proyek infrastruktur seperti ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan nilai kontrak yang signifikan, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan standar.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat adalah elemen kunci dalam menjamin keberhasilan proyek-proyek publik. Kasus ini menjadi pelajaran penting untuk memastikan setiap proyek infrastruktur benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang telah direncanakan.
Redaksi
