Bojonegoro – Rencana pengecekan lapangan proyek pembangunan Pendopo Balai Desa Suwaloh oleh tim teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berubah arah. Setelah menyelesaikan tugas di wilayah Kecamatan Malo, tim teknis semula berencana langsung menuju Desa Suwaloh untuk memeriksa kondisi bangunan. Namun, rencana tersebut terhenti ketika diketahui Kepala Desa Suwaloh, Bambang Sujianto, ST, telah lebih dulu datang ke kantor DPMD.
Ahmad, anggota tim teknis DPMD, menjelaskan bahwa pihaknya hendak memastikan langsung kondisi di lapangan, terutama terkait dugaan penggunaan besi bekas pada pondasi Strauss. Namun, kehadiran kepala desa di kantor DPMD dengan membawa dokumen proyek membuat tim teknis memutuskan untuk menjadwalkan ulang pengecekan lapangan.
“Rencana awal kami dari Malo langsung menuju Suwaloh untuk pengecekan bangunan pendopo. Namun, ternyata Pak Kades dan timnya sudah lebih dulu ke DPMD. Kami akhirnya membahas dokumen terkait proyek di kantor, dan pengecekan lapangan dijadwalkan ulang pada minggu depan, antara Senin atau Selasa,” ujar Ahmad.
Langkah Kepala Desa Suwaloh mendatangi kantor DPMD sebelum pengecekan lapangan dilakukan menimbulkan tanda tanya. Banyak pihak menduga hal ini dilakukan untuk mengamankan dokumen atau memberikan klarifikasi sebelum tim teknis turun langsung ke lokasi proyek.
“Biasanya tim teknis langsung turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi nyata. Kok ini malah kepala desa justru mendahului dengan datang ke DPMD, ini jelas menimbulkan kecurigaan. Apa yang sebenarnya ingin disesuaikan?” ujar seorang warga Desa Suwaloh yang enggan disebutkan namanya.
Proyek pendopo ini terus menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penggunaan besi bekas untuk pondasi Strauss, yang tidak sesuai standar bangunan. Warga juga mempertanyakan kedalaman pondasi yang dilaporkan kurang dari 3 meter di beberapa bagian.
Baca juga:
“Kalau memang material seperti besi bekas itu ada dalam dokumen RAB, kenapa baru sekarang dokumen itu diperiksa? Kalau tidak ada, ini pelanggaran serius,” tegas seorang warga lainnya.
Ahmad memastikan bahwa pengecekan lapangan akan tetap dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi apakah dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama dalam hal kualitas material dan pengerjaan proyek.
“Kami akan cek langsung ke lokasi minggu depan. Untuk kepastian harinya, antara Senin atau Selasa, kami akan kabarkan lebih lanjut,” ujarnya.
Masyarakat Desa Suwaloh meminta agar pengecekan ini dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Jika ditemukan adanya pelanggaran, warga berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab.
“Anggaran Rp 350 juta untuk proyek ini berasal dari dana BKD. Itu uang rakyat, jadi harus dipastikan penggunaannya benar dan tidak diselewengkan,” ujar seorang warga.
Polemik proyek ini terus bergulir. Masyarakat kini menantikan hasil pengecekan lapangan oleh tim teknis DPMD. Proyek pendopo yang seharusnya menjadi fasilitas penting bagi desa justru menjadi sorotan karena dugaan ketidaksesuaian material dan pelaksanaan.
Apakah pengecekan lapangan akan mengungkap fakta sebenarnya? Semua pihak kini menunggu langkah tegas DPMD untuk memastikan proyek ini sesuai dengan dokumen dan standar yang telah ditetapkan. RED
