• Oleh : Budi Hartono 

Blora – Proyek peningkatan jalan Jepon–Bogorejo hingga perbatasan Kabupaten Tuban kembali menuai sorotan. Warga mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan, debu yang beterbangan, serta kualitas pengecoran yang dianggap tipis dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan ini dikerjakan oleh CV. Nara Djaja dengan anggaran Rp3,176 miliar melalui APBD Kabupaten Blora tahun 2025. Pekerjaan dimulai 4 September 2025 dan ditargetkan selesai 15 Desember 2025 dengan panjang jalan beton mencapai 1.010 meter dan lebar 5,5 meter. Konsultan pengawas tercatat Athacetta Konsultan.

Namun di lapangan, kondisi justru memunculkan keresahan warga. Jalan yang sedang dicor terlihat dipenuhi debu tebal, sebagian permukaan terlihat tipis, dan nyaris tanpa penyiraman. Sebuah praktik yang dinilai mencerminkan kurangnya etika baik dari kontraktor dalam menjaga kenyamanan serta keselamatan masyarakat sekitar. Warga menilai hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan serta menurunkan mutu pekerjaan.

Baca juga:

• “Seharusnya kontraktor rutin melakukan penyiraman agar debu tidak beterbangan. Kami sebagai warga terdampak merasa jengkel, karena kualitas pekerjaan pun tampak tipis, tidak sesuai ukuran yang seharusnya,” ungkap seorang warga di lokasi.

Menurut standar teknis, jalan beton dengan mutu K-225 atau setara f’c 19,3 MPa harus memiliki ketebalan minimal 20 sentimeter untuk kelas jalan kabupaten dengan beban lalu lintas menengah. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan serta acuan SNI 2847:2019 tentang Beton Struktural.

Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ketentuan, maka patut diduga kontraktor pelaksana mengabaikan spesifikasi teknis yang sudah menjadi kewajiban. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat daya tahan jalan menurun dan berpotensi cepat rusak meski baru selesai dikerjakan.

Situasi ini mendorong warga meminta Bupati Blora, DR. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si. Untuk turun tangan langsung mengawasi pekerjaan di lapangan. Transparansi penggunaan anggaran publik dianggap sangat penting agar masyarakat tidak dirugikan.

• “Jalan ini dibangun dari pajak rakyat. Kami berharap Bupati segera menegur kontraktor agar bekerja sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” tambah warga lainnya.

Sorotan publik terhadap proyek peningkatan jalan Jepon–Bogorejo ini menambah daftar panjang pekerjaan infrastruktur yang harus diawasi secara ketat. Pada akhirnya, kualitas jalan tidak hanya menjadi urusan kontraktor atau dinas terkait, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas infrastruktur yang layak, aman, dan sesuai spesifikasi. Karena itu, langkah tegas pemerintah daerah, khususnya Bupati Blora, dinantikan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar terwujud dalam pembangunan yang bermutu dan bermanfaat bagi rakyat.