Bojonegoro, Jawa Timur – Proyek pembangunan infrastruktur di Desa Teleng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Proyek yang seharusnya menjadi solusi justru menciptakan berbagai permasalahan baru bagi warga. Minimnya transparansi dan rendahnya kualitas pengerjaan menjadi sorotan utama, sementara warga pengguna jalan harus menanggung dampak buruk akibat pelaksanaan proyek tersebut.
Ketiadaan papan informasi proyek di lokasi pembangunan memicu pertanyaan besar dari masyarakat terkait rincian anggaran dan pelaksanaan proyek ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Desa Teleng, Juki, mengajukan anggaran sebesar Rp450 juta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Bojonegoro. Namun, muncul informasi bahwa total anggaran proyek mencapai Rp735 juta. Disparitas ini memunculkan tanda tanya besar mengenai penggunaan dana tersebut.
Dari pantauan di lapangan, penggunaan besi untuk konstruksi juga dianggap tidak sesuai standar. Besi yang seharusnya memiliki diameter 15/16 mm, justru hanya menggunakan besi berdiameter 10 mm. Hal ini berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi dan membahayakan keselamatan pengguna jalan di masa mendatang. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip pengerjaan proyek yang mengutamakan keamanan dan keberlanjutan.
Selain itu, jalan darurat yang disediakan bagi warga selama pelaksanaan proyek menjadi sumber keluhan utama. Kondisi jalan yang tidak memadai, licin terutama setelah hujan, telah menyebabkan banyak pengguna jalan mengalami kecelakaan. Bahkan, sebagian warga memilih memutar jauh untuk menghindari risiko menggunakan jalan darurat tersebut.
Baca juga:
Kepala Desa Juki pun sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media. Ia menyatakan bahwa kondisi jalan darurat sangat menyengsarakan warga. "Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal bagaimana proyek ini mengganggu keseharian masyarakat. Saya sangat kecewa," ungkapnya.
Kasus ini menjadi refleksi atas pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, terutama yang menggunakan dana publik. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan dan memastikan dana yang telah dianggarkan digunakan dengan optimal.
Masyarakat Desa Teleng kini menanti tindakan nyata dari pihak terkait untuk memperbaiki situasi ini, baik dalam hal kualitas konstruksi maupun penyediaan fasilitas sementara yang layak. Transparansi anggaran dan tanggung jawab atas keluhan warga harus menjadi prioritas agar proyek ini benar-benar membawa manfaat, bukan penderitaan.
Editor: Redaksi
Sumber: Wawancara Lapangan & Observasi Lokasi
