- Oleh: Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempertegas langkah percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang Co-Creating, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (27/2/2026), PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) menyatakan komitmen resmi untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Pertemuan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hadir pula perwakilan industri hulu migas, termasuk SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited, Pertamina EP Cepu, serta Pertamina Sukowati, selain unsur perbankan dan organisasi perangkat daerah terkait.
Direktur Utama PT ADS, Mohammad Kundori, menegaskan bahwa perusahaan telah merancang langkah konkret untuk memastikan program Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah. Salah satu program unggulan yang akan segera diluncurkan adalah dukungan terhadap Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
Kami telah menyiapkan sinergi program prioritas dengan menyalurkan bantuan GAYATRI kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro,” ujar Kundori. Program tersebut dirancang sebagai stimulus ekonomi produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mendorong kemandirian finansial melalui sektor peternakan ayam petelur yang berkelanjutan.
Baca juga:
Selain pemberdayaan ekonomi, PT ADS juga memfokuskan intervensinya pada aspek lingkungan. Perusahaan merencanakan program pengelolaan sampah untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Upaya konservasi sungai turut menjadi agenda strategis, melalui penanaman pohon keras dan produktif di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bappeda Bojonegoro menekankan bahwa sinkronisasi program lintas sektor menjadi fondasi penting agar setiap intervensi berjalan efektif dan terukur. Pemerintah daerah menetapkan empat pilar utama dalam kerangka kolaborasi ini: pengentasan kemiskinan, konservasi lingkungan, peningkatan IPM, serta rehabilitasi rumah sehat bagi masyarakat kurang mampu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menambahkan bahwa percepatan pembangunan tidak mungkin ditanggung pemerintah semata. Dukungan sektor swasta melalui skema CSR maupun Program Pengembangan Masyarakat (PPM), khususnya di wilayah industri migas, dinilai menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan daerah.
Beban pembangunan harus dipikul bersama. Sinergi ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menandai babak baru integrasi kebijakan publik dan partisipasi korporasi di Bojonegoro. Dengan arah yang semakin terkoordinasi, pemerintah daerah berharap kolaborasi ini mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan serta memperkuat fondasi pembangunan sosial-ekonomi di tahun 2026 dan seterusnya.
