Home Daerah

Potensi Ketidaksesuaian dalam Proyek Rehabilitasi SMP Negeri 1 Kepohbaru

by Media Rajawali - 23 November 2024, 11:53 WIB

Bojonegoro, 16 November 2024 - Sebuah proyek rehabilitasi kelas sekolah di SMP Negeri 1 Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang didanai oleh APBD tahun 2024, menjadi sorotan publik. Proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp 340.010.877,69 dan dikerjakan oleh CV. Alexandra SPA sebagai pelaksana, dengan pengawasan oleh CV. Tridaya Konsulindo.

Namun, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian publik terkait pelaksanaan proyek ini:

1. Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Meskipun papan informasi sudah mencantumkan detail proyek, beberapa elemen seperti detail lingkup pekerjaan, jenis rehabilitasi, dan kualitas material yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait standar pekerjaan dan penggunaan anggaran.

2. Manajemen Waktu Pelaksanaan

Baca juga:

Proyek ini direncanakan berlangsung selama 120 hari kalender sejak SPK diterbitkan pada 19 Agustus 2024. Namun, hingga pertengahan November, terlihat bahwa pekerjaan belum selesai sepenuhnya. Masyarakat mulai mempertanyakan efisiensi pelaksanaan proyek ini, mengingat waktu yang tersisa semakin sempit.

3. Kondisi Pengawasan dan Implementasi

Dengan keterlibatan CV. Tridaya Konsulindo sebagai pengawas, masyarakat berharap adanya pengawasan yang ketat terhadap kualitas pekerjaan. Namun, laporan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa aspek pengerjaan, seperti ketahanan material dan penyelesaian atap, terlihat kurang optimal.

4. Konsistensi dan Pemanfaatan Dana Publik

Sebagai proyek yang menggunakan dana hasil pajak masyarakat, transparansi penggunaan anggaran menjadi hal yang wajib. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit, masyarakat meminta laporan akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap rupiah dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai kebutuhan sekolah.

Proyek ini sejatinya menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Namun, apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek-proyek publik lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi atas isu-isu yang muncul, serta memastikan proyek ini selesai tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Share :