Home Nasional

Polemik Ijazah Paket C Iyeth Bustami Mengemuka, Publik Menanti Klarifikasi dan Kepastian Administrasi

by Media Rajawali - 17 November 2026, 10:32 WIB

  • Sumber : AN JOZ

JAKARTA – Riwayat pendidikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, menjadi perhatian publik menyusul munculnya polemik mengenai ijazah Paket C yang dikaitkan dengan persyaratan administrasi pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Perbincangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat pendidikan, proses pembelajaran, hingga kelengkapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan ijazah. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perhatian publik, terutama terkait pentingnya transparansi persyaratan pendidikan bagi seseorang yang menduduki jabatan publik.

Dalam konteks tersebut, substansi persoalan tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan ijazah Paket C. Hal yang perlu mendapatkan kejelasan adalah bagaimana proses pendidikan ditempuh, apakah seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, serta bagaimana prosedur administrasi hingga dokumen kelulusan diterbitkan.

Pendidikan kesetaraan Paket C sendiri merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan ijazah Paket C bukanlah persoalan yang dapat dipersoalkan hanya karena berbeda dari jalur pendidikan formal. Aspek mendasar yang perlu dipastikan ialah keabsahan proses pendidikan dan pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.

Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Menurutnya, dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik semestinya mempunyai dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat tidak cukup hanya memperoleh informasi mengenai keberadaan atau bentuk fisik ijazah. Penjelasan mengenai proses pendidikan yang mendasari penerbitan dokumen tersebut juga diperlukan agar persoalan dapat dinilai secara objektif.

"Persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya selembar ijazah. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah proses pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya telah berjalan sesuai aturan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul pertanyaan yang berkepanjangan," ujar Eka Putra.

Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri sejumlah aspek, mulai dari status pendaftaran peserta didik, rekam kegiatan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, hingga penetapan kelulusan dan penerbitan ijazah.

Seluruh tahapan tersebut perlu dicocokkan dengan dokumen serta arsip resmi lembaga pendidikan terkait. Dengan demikian, penilaian terhadap polemik ini tidak hanya bertumpu pada informasi yang beredar di ruang publik, tetapi memiliki landasan faktual dan administratif.

Baca juga:

Eka juga meminta lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah serta instansi pemerintah berwenang memberikan penjelasan sesuai data yang dimiliki. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menghindari berkembangnya asumsi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi penghakiman sebelum ada pemeriksaan. Jika seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, bukti administrasinya perlu disampaikan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, sebagaimana dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI, turut menjadi perhatian. Pernyataan itu menyinggung pentingnya menjaga demokrasi dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai tanggapan ataupun bukti adanya pelanggaran dalam persoalan ijazah Iyeth Bustami. Substansi pernyataan mengenai demokrasi dan kepatuhan terhadap hukum perlu ditempatkan secara proporsional, terpisah dari proses pembuktian administrasi pendidikan yang masih membutuhkan kejelasan.

Dalam sistem demokrasi, persyaratan administratif merupakan bagian penting dari mekanisme pencalonan pejabat publik. Setiap ketentuan harus diterapkan secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa membedakan kedudukan maupun latar belakang seseorang.

Karena itu, klarifikasi dari Iyeth Bustami menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Selain itu, keterangan dari lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi pemerintah terkait juga diperlukan guna memastikan kesesuaian proses pendidikan dengan ketentuan yang berlaku.

Verifikasi terhadap persoalan tersebut idealnya tidak berhenti pada pemeriksaan keaslian dokumen. Penelusuran juga perlu mencakup kesesuaian identitas peserta didik, riwayat pembelajaran, administrasi keikutsertaan ujian, serta dokumen penetapan kelulusan.

Apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Munculnya pertanyaan publik tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran, sebagaimana keberadaan dokumen ijazah juga perlu didukung kesesuaian proses administrasi yang mendasarinya.

Pada akhirnya, polemik ini membutuhkan penyelesaian melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan objektif, dan penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Publik tidak membutuhkan kesimpulan yang dibangun berdasarkan spekulasi, melainkan kepastian yang bersumber dari fakta dan dokumen resmi.

Transparansi dalam persoalan persyaratan pendidikan pejabat publik menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Sebab, integritas seorang pejabat tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tetapi juga dari kesediaan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika muncul pertanyaan mengenai persyaratan jabatan yang disandangnya.

Share :