- Oleh : Budi Hartono
BLORA — Dilandasi semangat Man Jadda Wajada, jajaran pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora melakukan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor Blora, Senin (18/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog penting antara para petani tebu dengan aparat kepolisian di tengah krisis yang tengah membayangi keberlangsungan musim giling tebu tahun 2026.
Rombongan APTRI yang dipimpin Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, diterima langsung Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto didampingi Wakapolres Kompol Slamet Riyanto. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, mencerminkan kedekatan emosional antara aparat keamanan dan masyarakat petani tebu di Kabupaten Blora.
Dalam pertemuan itu, Sunoto menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Blora selama ini, khususnya saat ribuan petani tebu menggelar aksi damai di Alun-Alun Blora pada 2 April 2026. Menurutnya, dukungan penuh dari Kapolres dan jajaran Forkopimda membuat aksi penyampaian aspirasi kepada Direksi Perum Bulog dapat berjalan tertib, aman, damai, dan kondusif.
Berkat dukungan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, agenda aksi damai tersebut dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan gangguan keamanan. Bahkan Bapak Kapolres turun langsung memimpin pengamanan di lapangan,” ujar Sunoto.
Ia menilai langkah tersebut menjadi implementasi nyata slogan Polres Blora HEBAT, yakni hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.
Dalam kesempatan itu pula, APTRI menyampaikan kondisi darurat yang tengah dihadapi petani tebu Blora. Tidak beroperasinya pabrik gula PT GMM Bulog akibat kerusakan dua unit boiler membuat ribuan ton hasil panen petani terancam tidak terserap secara optimal. Situasi tersebut memaksa petani harus mengirim tebu ke berbagai pabrik gula di luar Kabupaten Blora.
Namun langkah tersebut memunculkan persoalan baru. Selain tingginya biaya distribusi, posisi tawar petani disebut semakin melemah karena tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar. Di sisi lain, komitmen pembelian tebu petani oleh Perum Bulog sesuai ketentuan pemerintah juga disebut belum dapat direalisasikan secara maksimal.
Karena itu, para pengurus APTRI meminta dukungan dan pengamanan dari pihak kepolisian terkait rencana penampungan hasil tebu petani di kawasan depan Gudang A pabrik gula GMM. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penyelamatan hasil panen dapat berjalan aman tanpa menimbulkan gangguan sosial di lapangan.
Baca juga:
Menanggapi hal itu, Kapolres Blora memberikan respons positif. Bahkan secara spontan ia menanyakan langsung kebutuhan yang dapat dibantu untuk para petani tebu dan pengurus APTRI.
Apa yang bisa saya bantu untuk para pengurus APTRI dan para petani tebu saat ini?” ucap AKBP Wawan Andi Susanto di hadapan peserta pertemuan.
Tidak hanya menyampaikan dukungan moral, Kapolres juga langsung melakukan koordinasi melalui sambungan telepon dengan sejumlah pihak terkait guna membantu kelancaran proses penyelamatan hasil panen tebu petani Blora.
Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh yang hadir turut menyampaikan kegelisahan mereka terhadap masa depan petani tebu. Agus Joko Susilo, mantan kepala desa yang hadir bersama rombongan APTRI, menyebut kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, apabila tidak segera ada solusi terkait penyerapan hasil panen, petani tebu dapat menghadapi penderitaan ekonomi berkepanjangan.
Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Persoalan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pihak manajemen PT GMM Bulog, namun justru muncul kesan saling menghindar,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ir. Wahyuningsih, mantan Kepala Tanaman pabrik gula GMM. Ia menilai berhentinya operasional pabrik gula telah menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar tebu sehingga harga jual tebu petani Blora terus mengalami penurunan.
Menurutnya, kondisi semakin berat karena petani harus menjual hasil panen ke luar daerah tanpa adanya subsidi biaya angkut. Jika situasi tersebut terus berlangsung, maka petani tebu dikhawatirkan akan semakin terpuruk secara ekonomi.
Sementara itu, Hairul Anwar berharap dukungan moral dan pengamanan dari Polres Blora dapat memperkuat langkah APTRI dalam menjalankan penampungan sementara hasil tebu petani. Upaya tersebut juga melibatkan mantan tenaga kerja PT GMM Bulog yang sebelumnya dirumahkan akibat berhentinya operasional pabrik.
Para pengurus APTRI berharap persoalan yang dihadapi petani tebu Blora dapat segera mendapat perhatian pemerintah pusat. Mereka menilai nasib petani tebu saat ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan program swasembada gula nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.
