- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Tahun 2026. Program yang digelar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Senin (22/6/2026), sebagai bagian dari strategi membangun ketahanan masyarakat berbasis desa.
Langkah tersebut menjadi upaya sistematis untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi dan penanganan secara mandiri sebelum bantuan eksternal tiba.
Program Destana tidak hanya berorientasi pada respons saat terjadi bencana, tetapi juga menitikberatkan pada pengurangan risiko melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Warga didorong untuk mengenali ancaman yang ada di lingkungan masing-masing, melakukan pemetaan risiko, serta menyusun mekanisme penanganan yang dapat diterapkan secara cepat dan tepat ketika kondisi darurat terjadi.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan melibatkan aparatur desa, relawan, serta perwakilan masyarakat dari sejumlah wilayah. Selain Desa Sidomukti sebagai lokasi pelaksanaan, peserta juga berasal dari Desa Nglumber, Krangkong, Kepoh, Brangkal, dan Simorejo.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, warga merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayah sekaligus menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi.
Baca juga:
Melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana ini, kami berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kewaspadaan dan respons terhadap berbagai potensi ancaman. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena merekalah yang pertama kali menghadapi kondisi darurat,” ujar Nurul Azizah.
Ia menjelaskan, BPBD memiliki fungsi strategis sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, sehingga sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat dapat berjalan secara efektif serta menghasilkan manfaat yang nyata bagi warga.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Azizah juga menyoroti persoalan kekeringan yang secara berulang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Kepohbaru. Ia menilai, mitigasi terhadap ancaman kekeringan perlu diarahkan pada langkah-langkah konkret yang mampu menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.
Kekeringan harus menjadi perhatian bersama. Berbagai rencana yang telah disusun diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata agar kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kepohbaru menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun budaya sadar bencana di tingkat masyarakat. Selain ditujukan untuk menekan indeks risiko bencana daerah, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan rasa aman serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui sistem kesiapsiagaan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi warga.
Dengan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama, Bojonegoro berupaya membangun fondasi penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif ketika musibah terjadi, tetapi juga adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang.
