- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dengan menggelar upacara khidmat di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu pagi (20/05/2026). Upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Momentum peringatan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan juga ruang refleksi atas arah pembangunan nasional dan daerah di tengah dinamika ekonomi global, transformasi digital, hingga tantangan fiskal yang mulai mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang bertindak sebagai pembina upacara, menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin kuat, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam amanatnya, ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah dijalankan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan berbagai kewajiban daerah tetap dapat diselesaikan secara optimal pada tahun 2026.
Masih terdapat sejumlah isu strategis yang harus kita selesaikan bersama, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, hingga penguatan konektivitas wilayah,” ujar Nurul Azizah di hadapan peserta upacara.
Ia menekankan bahwa sektor kesehatan dan ketahanan pangan menjadi prioritas utama pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, termasuk penguatan program pengobatan gratis yang memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Lebih jauh, Nurul Azizah juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional akan berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, terdapat penurunan belanja kementerian dan lembaga yang diproyeksikan turut mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
Meski menghadapi tantangan tersebut, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tetap menjaga optimisme dan memperkuat semangat kolektif dalam melayani masyarakat.
Semangat kita adalah semangat kebersamaan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita dukung program Bupati untuk mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” tuturnya.
Baca juga:
Dalam upacara tersebut juga dibacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang menekankan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali kesadaran kolektif bangsa di tengah perubahan zaman.
Dalam sambutannya, Menteri Meutya mengulas sejarah lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak kebangkitan kesadaran berbangsa. Menurutnya, kebangkitan nasional saat ini harus dimaknai secara dinamis dengan menyesuaikan tantangan era modern tanpa kehilangan identitas kebangsaan.
Ia menyebut bahwa tantangan Indonesia saat ini tidak lagi semata menyangkut kedaulatan teritorial, melainkan juga kedaulatan informasi dan transformasi digital yang berkembang sangat cepat.
Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, peringatan Harkitnas 2026 menitikberatkan pada pentingnya melindungi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa. Tema tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian nasional melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan ekonomi rakyat.
Pemerintah pusat, lanjut Meutya, saat ini tengah menjalankan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, perluasan akses layanan kesehatan gratis, hingga penguatan koperasi desa melalui program Koperasi Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun demi menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak.
Menutup sambutannya, Menteri Meutya mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan berjalan dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menyalakan semangat Boedi Oetomo dalam setiap lini kehidupan. Kebangkitan nasional adalah milik kita bersama,” demikian kutipan amanat tersebut.
Peringatan Harkitnas ke-118 di Bojonegoro pun menjadi penanda bahwa semangat kebangkitan tidak hanya dimaknai sebagai penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai komitmen bersama dalam menghadapi tantangan masa depan melalui kolaborasi, pelayanan publik yang kuat, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
