Bojonegoro - Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi sorotan di kalangan masyarakat bawah hingga pegiat sosial politik lokal. Hal ini dipicu oleh dibukanya lowongan jabatan perangkat desa pada posisi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), sebuah posisi strategis yang perannya cukup vital dalam menjembatani program-program pembangunan berbasis masyarakat, termasuk penyaluran bantuan sosial dan penguatan ekonomi warga.
Menariknya, hingga saat ini telah muncul dua kandidat yang secara resmi telah mendaftarkan diri. Pertama adalah Eko Hariyanto, seorang warga dari Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yang turut mencalonkan diri dalam seleksi di luar wilayah domisilinya. Kedua, Wahyuningsih, sosok perempuan asal Desa Donan sendiri, yang saat ini telah menjabat sebagai staf di lingkungan pemerintahan desa tersebut.
Dua nama ini menciptakan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Di satu sisi, kehadiran Eko Hariyanto sebagai outsider dari Senori Tuban tentu menimbulkan spekulasi dan perdebatan tersendiri. Muncul pertanyaan mendasar, mengapa seseorang dari luar wilayah administratif desa bisa begitu percaya diri mendaftarkan diri sebagai bagian dari struktur birokrasi lokal yang amat erat dengan nilai kedaerahan dan pengabdian jangka panjang'?
Namun bukan tidak mungkin, latar belakang Eko yang berasal dari luar justru dipandang sebagai “angin segar” oleh sebagian kalangan. Terlepas dari asal-usul geografisnya, bisa jadi ia memiliki kapabilitas teknokratik yang lebih unggul atau kedekatan emosional dengan jaringan kekuasaan tertentu yang memungkinkan dirinya masuk dalam kontestasi ini.
Sementara itu, Wahyuningsih berada dalam posisi dilematis. Ia bukan nama baru di Desa Donan. Sebagai staf desa, Wahyuningsih telah cukup lama berkecimpung dalam dinamika administrasi dan pelayanan publik di tingkat paling bawah. Ia mengenal masyarakatnya, dan masyarakat mengenalnya. Secara sosial-politik, Wahyuningsih bisa dikatakan lebih “membumi”.
Baca juga:
Namun dalam praktik politik birokrasi, kedekatan personal dan rekam jejak pengabdian tidak selalu menjadi jaminan. Ada faktor-faktor non-teknis yang kerap kali ikut bermain, dari preferensi elite desa, bisikan-bisikan kepentingan eksternal, hingga manuver-manuver halus yang luput dari pantauan publik.
Jika melihat dinamika sosial dan kecenderungan patronase dalam birokrasi desa, tidak berlebihan jika muncul prediksi yang cukup berani. Eko Hariyanto dari Tuban bisa saja menjadi pihak yang lebih diunggulkan. Apakah karena faktor kekuatan jejaring? Atau mungkin ada “restu diam-diam” dari kekuatan tertentu yang berpengaruh, di tingkat desa atau bahkan kecamatan'? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini masih bergulir pelan di ruang-ruang diskusi warga, dan masih menjadi tanda tanya besar.
Namun, publik tentu berharap proses rekrutmen ini berjalan transparan dan akuntabel. Jabatan di sektor pelayanan publik bukanlah ruang untuk eksperimen politik sempit. Ia adalah amanah yang akan menentukan kualitas hidup warga desa Donan ke depan.
Kepada para pengambil kebijakan di desa, harapan kami sederhana, dengarkan suara warga, timbang integritas, dan utamakan profesionalisme. Siapa pun yang kelak ditetapkan sebagai Kasi Kesra Desa Donan, ia harus mampu menjadi pelayan masyarakat, bukan pelayan kelompok.
Dan kepada masyarakat, pantau terus proses ini. Karena keterlibatan warga adalah benteng terakhir dari demokrasi lokal yang sehat.
BUDI. MR.ID
