- Oleh: Suyanto
TUBAN, — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban memperkuat pengawasan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2025 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta verifikasi faktual di sejumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Langkah ini dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran program pendidikan keagamaan.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (28/2/2026) tersebut menyasar tiga kecamatan, yakni Singgahan, Senori, dan Bangilan. Sehari sebelumnya, tim juga telah melakukan agenda serupa di Kecamatan Kerek dan Merakurak. Dengan demikian, dalam dua hari berturut-turut, lima wilayah kecamatan berhasil dijangkau dalam tahapan awal pengawasan BOSDA 2025.
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD. Pontren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Imam Bukori, menjelaskan bahwa monev ini tidak semata berorientasi pada kelengkapan administratif, melainkan juga pada peninjauan kondisi riil lembaga di lapangan.
Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah, baik untuk peningkatan sarana prasarana maupun operasional pembelajaran,” ujarnya di sela-sela kunjungan.
Baca juga:
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen laporan penggunaan dana, daftar hadir santri serta tenaga pendidik, hingga kelengkapan administrasi kelembagaan. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan turut ditinjau guna memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan pembelajaran.
Verifikasi faktual menjadi elemen penting dalam rangka memastikan kesesuaian data kelembagaan, jumlah santri, serta tenaga pengajar yang tercatat. Pendekatan ini dipandang krusial untuk mencegah ketidaksesuaian data sekaligus menjamin transparansi pengelolaan anggaran publik.
Tak hanya melakukan pemeriksaan, tim juga membuka ruang dialog dengan para pengelola MDT. Dalam forum tersebut, berbagai kendala teknis maupun administratif disampaikan, mulai dari tata kelola pelaporan keuangan hingga keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran. Tim kemudian memberikan arahan dan pembinaan agar pengelolaan administrasi semakin tertib dan akuntabel.
Sinergi lintas institusi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan mencerminkan pendekatan kolaboratif pemerintah daerah dalam memperkuat mutu pendidikan keagamaan nonformal. Model pengawasan terpadu ini diharapkan mampu menjaga integritas program BOSDA sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan diniyah.
Imam Bukori menegaskan, penguatan kualitas manajemen MDT menjadi prioritas berkelanjutan. “Sinergi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan akan terus kami perkuat demi mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan diniyah,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang sistematis dan terukur, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah dana publik benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, memperkuat fondasi pendidikan keagamaan, serta menjaga keberlanjutan peran madrasah diniyah dalam membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Tuban.
