• Oleh : Budi Hartono

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya peran pendamping desa dalam mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Sabtu (27/9/2025).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmuddin, menyampaikan bahwa keberadaan pendamping desa telah menjadi mitra strategis kepala desa dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan. Kontribusi mereka terbukti nyata, ditandai dengan meningkatnya status desa dalam tiga tahun terakhir.

• “Sejak 2023, Bojonegoro berhasil keluar dari kategori desa berkembang. Jumlah desa mandiri terus bertambah hingga mencapai 352 desa pada 2025. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras para pendamping desa,” ujar Machmuddin. Ia menegaskan, kuota pendamping desa ke depan perlu ditambah agar dampak pembangunan semakin merata.

Rakor juga menghadirkan Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya desa sebagai pilar ketahanan pangan dan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan serta pemberantasan kemiskinan.

Baca juga:

Menurutnya, salah satu implementasi konkret adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih. “Koperasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pendampingan yang intensif. Pendamping desa harus hadir dalam memberikan pelatihan literasi keuangan, penyusunan rencana bisnis, dan pengembangan potensi lokal. Dengan begitu, koperasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Prof. Zainuddin juga menekankan pentingnya penyusunan business plan berbasis potensi desa. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci agar KDMP tidak hanya menjadi simbol, tetapi tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan penopang ketahanan pangan.

Praktik nyata telah terlihat di Kecamatan Padangan. Kustini, salah satu pendamping desa, mengungkapkan bahwa KDMP di wilayahnya telah resmi memiliki kantor sejak akhir Agustus lalu. Koperasi tersebut kini mengelola beragam unit usaha, mulai dari distribusi LPG 3 kilogram bekerja sama dengan Pertamina, penyediaan pupuk pertanian, hingga penjualan sembako.

• “Alhamdulillah, kantor koperasi sudah berdiri lengkap dengan gerai sembako, gudang pupuk, dan pusat kuliner yang dikelola bersama BUMDes melalui pujasera,” tutur Kustini.

Pengalaman di Padangan menjadi bukti bahwa koperasi yang didukung pendamping desa mampu berfungsi lebih dari sekadar lembaga ekonomi. Ia hadir sebagai instrumen penguatan pangan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus tonggak pembangunan berkelanjutan.