- Oleh: Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memulai tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026. Forum ini menjadi instrumen utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/3/2026), menghadirkan unsur pemerintah daerah, legislatif, serta pemangku kepentingan lintas sektor. Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari proses perencanaan berjenjang yang sebelumnya telah dimulai dari tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama pembangunan daerah ke depan diarahkan pada sektor pertanian, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan aspek lingkungan. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Seluruh usulan harus konstruktif, inovatif, dan solutif. Penetapan skala prioritas harus mempertimbangkan keterbatasan fiskal serta dampak langsung terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dan upaya peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Ia juga menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam memastikan proses pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan inklusif.
Apresiasi turut disampaikan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas sinergi yang selama ini terbangun. Bupati berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat guna mengoptimalkan implementasi program-program dalam RKPD 2027.
Baca juga:
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, memaparkan bahwa total usulan yang dihimpun dalam Musrenbang dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 3.068 usulan. Rinciannya, sebanyak 1.734 usulan berasal dari pokir DPRD, 1.293 dari desa/kelurahan, serta 41 usulan dari instansi vertikal. Selain itu, terdapat 302 usulan yang diajukan ke tingkat provinsi.
Seluruh usulan tersebut merupakan hasil proses perencanaan berjenjang yang telah melalui tahapan identifikasi dan verifikasi awal,” jelasnya.
Dari tingkat provinsi, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Jawa Timur, Mohammad Yasin, menyoroti pentingnya disiplin terhadap jadwal perencanaan sebagai faktor penentu kualitas pengawalan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa seluruh usulan yang dinilai layak telah melalui proses verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum penetapan RKPD.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, menambahkan bahwa Musrenbang berfungsi sebagai forum konsultasi publik yang memungkinkan terjadinya proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Forum ini menjadi ruang untuk mencapai konsensus bersama terkait prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2027,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, memaparkan transformasi isu strategis yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Beberapa agenda utama meliputi pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran, penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Adapun tema pembangunan Bojonegoro untuk tahun 2027 dirumuskan sebagai “Penguatan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan, SDM Berkarakter, dan Tata Kelola Inklusif untuk Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.”
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk membangun kerangka pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga adaptif terhadap tantangan jangka panjang, termasuk perubahan iklim, ketahanan ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan.
