- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang aman, profesional, dan bermutu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui proses reakreditasi RSUD Padangan yang mulai dilaksanakan pada Rabu (26/8/2026).
Reakreditasi berkala itu tidak sekadar menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban administratif rumah sakit, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana standar pelayanan kesehatan telah diterapkan secara konsisten. Evaluasi tersebut sekaligus diharapkan melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan bagi pengembangan RSUD Padangan pada masa mendatang.
RSUD Padangan sebelumnya menjalani akreditasi pada 2022. Direktur RSUD Padangan, dr. Ratih Wulandari, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan, penjaminan mutu eksternal melalui lembaga independen dilakukan secara berkala setiap empat tahun.
Rangkaian reakreditasi telah dimulai secara daring sejak Senin (24/8/2026). Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan telusur lapangan oleh tim surveyor untuk melihat secara langsung penerapan standar pelayanan, tata kelola, serta berbagai aspek operasional rumah sakit.
Menurut dr. Ratih, penilaian lapangan memiliki arti penting karena memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pelayanan di RSUD Padangan.
Penilaian lapangan ini memberikan gambaran objektif mengenai tata kelola dan pelayanan kami. Hasil serta masukan dari tim surveyor sangat berharga untuk mendongkrak profesionalisme seluruh tim medis RSUD Padangan,” ujarnya.
Kehadiran Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam proses tersebut turut mempertegas perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. Bupati menilai akreditasi harus ditempatkan sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan, bukan sebatas kewajiban administratif yang harus dipenuhi rumah sakit.
Bagi Pemkab Bojonegoro, hasil akreditasi diharapkan menjadi salah satu dasar untuk melihat ruang-ruang pembenahan, baik dari sisi pelayanan kepada pasien, kualitas sumber daya manusia, maupun kesiapan sarana dan prasarana kesehatan.
Baca juga:
Setyo Wahono juga menyoroti posisi RSUD Padangan yang berada di kawasan strategis, yakni wilayah perbatasan Kabupaten Bojonegoro. Posisi tersebut dinilai memiliki arti penting karena rumah sakit tidak hanya berpotensi melayani masyarakat Bojonegoro bagian barat, tetapi juga dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat dari wilayah sekitar.
Akreditasi ini adalah alat evaluasi agar RSUD Padangan tetap terjaga kualitasnya. Kami memiliki mimpi besar untuk mengembangkan fasilitas ini menjadi pusat rumah sakit modern yang diandalkan masyarakat,” kata Setyo Wahono.
Pengembangan tersebut, lanjutnya, tidak akan dilakukan secara instan. Pemerintah daerah akan menyiapkannya melalui master plan yang terukur agar pembangunan rumah sakit dapat berlangsung secara bertahap dan sesuai kebutuhan pelayanan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, pembenahan infrastruktur medis, hingga penciptaan lingkungan rumah sakit yang lebih nyaman, bersih, dan asri.
Namun, pembangunan fasilitas fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah rumah sakit. Bupati menilai kualitas pelayanan sangat bergantung pada kesiapan serta kesejahteraan dokter, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan pasien.
Rumah sakit yang hebat tidak cuma ditentukan oleh gedung yang megah, tapi juga kualitas dan kenyamanan para karyawannya. Jika lingkungan kerjanya ramah dan mendukung, pelayanan kepada pasien pasti akan jauh lebih maksimal,” tegasnya.
Pandangan tersebut menempatkan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam agenda pembenahan RSUD Padangan. Infrastruktur yang memadai, menurut perspektif tersebut, harus berjalan beriringan dengan tenaga kesehatan yang kompeten, lingkungan kerja yang sehat, serta budaya pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
Melalui proses reakreditasi, RSUD Padangan kini memiliki kesempatan untuk memperoleh penilaian independen sekaligus masukan konstruktif mengenai berbagai aspek yang masih perlu diperkuat. Rekomendasi dari tim surveyor diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan reakreditasi tidak semata-mata diukur dari predikat yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu mendorong perubahan nyata dalam pelayanan. Dengan pengembangan yang terencana, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan fasilitas, RSUD Padangan diarahkan untuk tumbuh menjadi rumah sakit modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Bojonegoro.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro membangun sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
