- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program terintegrasi yang menyasar kelompok rentan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang dipadukan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kamis (18/6/2026).
Program yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan balita yang tergolong rentan terhadap persoalan gizi.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, sektor pertanian dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam arah pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para petani, mulai dari ketersediaan air, pupuk dan benih, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen agar kesejahteraan petani semakin meningkat.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Produksi padi yang sebelumnya berada pada kisaran 710 ribu ton per tahun kini meningkat menjadi sekitar 864 ribu ton atau bertambah sekitar 154 ribu ton.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro berhasil naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur,” ujar Nurul Azizah.
Baca juga:
Ia menegaskan, intervensi kerentanan pangan merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan, khususnya keluarga yang memiliki balita di wilayah dengan tingkat kerentanan pangan relatif tinggi. Di Kecamatan Bubulan sendiri, tercatat sebanyak 43 balita menjadi penerima bantuan dalam program tersebut.
Lebih jauh, Nurul Azizah berharap sinergi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai tidak hanya penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal, memperkuat perekonomian daerah, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani menjelaskan bahwa program intervensi kerentanan pangan tahun 2026 disusun berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pemerintah menetapkan sebanyak 267 balita dari 24 desa yang tersebar di sembilan kecamatan sebagai penerima manfaat program. Masing-masing penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras dan dua paket olahan ikan guna membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Program ini merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi kerentanan pangan pada keluarga penerima manfaat yang memiliki balita, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dengan lebih baik,” kata Zaenal Fanani.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui Gerakan Pangan Murah yang melibatkan DKPP, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Perum Bulog, serta para pelaku UMKM lokal. Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga memperoleh akses layanan Cek Kesehatan Gratis yang disediakan oleh Puskesmas Bubulan.
Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek pangan, gizi, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap mampu membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
