- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah cepat menyikapi antrean panjang kendaraan pengantre Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah setempat. Melalui koordinasi intensif bersama pihak SPBU dan PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina yang bertanggung jawab atas distribusi BBM, Pemkab berupaya memastikan pasokan solar tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha tidak terganggu.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Retno Wulandari, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah pengawasan dan komunikasi aktif dengan pengelola SPBU guna menelusuri penyebab menipisnya pasokan.
- “Selama ini, SPBU memperoleh kuota pengiriman BBM berdasarkan penetapan dari Pertamina. Ketika pengelola SPBU mengajukan tambahan kuota, sebelumnya permintaan itu masih dapat dipenuhi karena stok nasional dinilai cukup,” ujar Retno.
Namun, ia menegaskan bahwa sejak 21 Oktober 2025, sistem distribusi mengalami perubahan. Pengiriman BBM kini sepenuhnya mengikuti kuota plotting yang ditetapkan Pertamina, tanpa ruang untuk penambahan volume sebagaimana mekanisme sebelumnya. Perubahan ini disebut menjadi salah satu faktor yang memicu keterbatasan pasokan solar di lapangan.
Baca juga:
Lebih lanjut, Retno menjelaskan bahwa kondisi kekosongan stok juga dialami pada jenis Pertamina Dex, bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi dari Biosolar B40. “Berdasarkan informasi yang kami terima, stok Pertamina Dex di Terminal BBM Tuban saat ini kosong. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap suplai ke SPBU-SPBU di Bojonegoro,” jelasnya.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berkoordinasi dengan PT Patra Niaga untuk mencari solusi distribusi alternatif agar pasokan BBM tidak terhenti di tingkat konsumen. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi distribusi agar penyaluran solar tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi umum dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar subsidi.
“Pemkab Bojonegoro akan terus memantau perkembangan situasi distribusi BBM, khususnya jenis solar, agar kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak terganggu,” tutur Retno.
Langkah pemantauan berkelanjutan ini diharapkan dapat menekan dampak sosial ekonomi akibat kelangkaan solar, sekaligus memastikan distribusi energi di daerah tetap berjalan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.
