• Oleh : Budi Hartono 

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus menggulirkan program Operasi Pasar Murah (OPM) sepanjang tahun 2025. Agenda ini dirancang tidak hanya sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah dinamika pasar yang kerap bergejolak.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, menjelaskan bahwa program OPM telah dimulai sejak 11 Maret lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga penghujung tahun. Setidaknya 30 titik pelaksanaan disiapkan agar manfaat pasar murah dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat di berbagai kecamatan.

• “Operasi Pasar Murah ini kami gelar secara bergiliran di beberapa wilayah, dengan harapan masyarakat dapat terbantu dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” tutur Retno.

Untuk memastikan ketersediaan komoditas dan distribusi yang merata, Pemkab Bojonegoro menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra strategis. Perum Bulog Bojonegoro menjadi garda terdepan penyediaan beras, sementara Dinas Peternakan dan Perikanan turut menghadirkan kebutuhan protein hewani. Dukungan juga datang dari distributor bahan pokok serta jaringan swalayan di wilayah setempat.

Melalui sinergi ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan harian dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang ditawarkan cukup beragam, meliputi beras, gula, minyak goreng (baik merek “Kita” maupun kemasan premium), telur ayam, mie instan, hingga produk rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi.

Baca juga:

Pelaksanaan OPM dinilai penting, terutama menjelang momen hari besar keagamaan maupun peringatan nasional, ketika harga kebutuhan pokok cenderung melonjak. Dengan mekanisme pasar murah, pemerintah daerah berupaya menekan potensi spekulasi harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

• “Pasar murah bukan hanya soal transaksi, melainkan juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan akses pangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Retno.

Selain membantu menekan pengeluaran rumah tangga, kegiatan ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Kehadiran distributor dan swalayan dalam kegiatan OPM membuka ruang kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Efek domino yang ditimbulkan tidak hanya sebatas harga yang lebih terjangkau, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi lokasi pelaksanaan.

Masyarakat pun menyambut baik langkah Pemkab Bojonegoro ini. Dengan harga yang lebih ringan, warga dapat mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kebutuhan lain yang tidak kalah penting, seperti biaya pendidikan atau kesehatan.

Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi program OPM hingga akhir tahun. Meski jadwal pelaksanaan disusun dengan matang, pemerintah daerah tetap memberi ruang fleksibilitas agar setiap kegiatan dapat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memastikan kegiatan berjalan efektif tanpa mengurangi esensi utama, yakni membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dengan langkah strategis ini, Pemkab Bojonegoro bertekad menjadikan operasi pasar murah sebagai salah satu instrumen kunci dalam mengendalikan inflasi daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta menumbuhkan optimisme masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan.