- Oleh : Budi Hartono
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk pembangunan infrastruktur desa. Dana tersebut disalurkan melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus, dengan fokus pada pembangunan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan BKKD Khusus 2025 di Ruang Angling Dharma, Jumat (19/9/2025), menegaskan pentingnya ketepatan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyusul informasi dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, mengenai adanya pengurangan dana transfer dari pusat dengan dua skema.
Baca juga:
- “Bagi daerah yang menerima transfer kecil, pengurangan mencapai 25 persen. Sedangkan untuk daerah dengan transfer besar, pemotongan mencapai 30 persen. Artinya, setiap rupiah harus dikelola secara tepat,” tegasnya.
Nurul menambahkan, Bupati Setyo Wahono tetap konsisten mendorong agar alokasi Rp 806 miliar tersebut diprioritaskan bagi pembangunan desa. Bahkan, pada APBD 2026, Pemkab masih menyiapkan dana abadi Rp 500 miliar yang akan dikhususkan untuk mendukung sektor pendidikan.
Meski menghadapi pengurangan dana dari pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro tetap mengatur skema prioritas pembangunan dengan fokus pada sektor yang langsung berdampak pada masyarakat. Agenda ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menuturkan bahwa Bimtek ini digelar selama dua hari, Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 320 desa penerima BKKD dengan format dua sesi per hari.
- “Segera lakukan perencanaan teknis. Kami siap mendampingi. Waktu penyaluran BKKD tahun ini tinggal tiga bulan lagi,” ujarnya.
Dengan langkah strategis ini, Pemkab Bojonegoro berupaya menjaga kesinambungan pembangunan desa, meski tekanan fiskal dari pusat terus meningkat.
