- Oleh : Budi Hartono
BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora bergerak cepat untuk memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan. Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, secara resmi mengajukan permohonan hibah lahan dan gedung milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selama ini terbengkalai di Jalan Nusantara 21, Jetis, Blora. Aset negara yang telah lama tidak digunakan itu terletak tepat di sisi utara Puskesmas Blora Kota, yang kini menghadapi keterbatasan ruang dan kapasitas.
Kunjungan resmi dilakukan Bupati Arief ke Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan langsung surat permohonan hibah kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Biro Umum Kemenkeu RI, Arif Bintarto Yuwono. “Gedung dan lahan aset Kemenkeu ini sudah lama tidak termanfaatkan. Sementara kebutuhan perluasan Puskesmas semakin mendesak, mulai dari keterbatasan gedung hingga lahan parkir yang harus menumpang di tanah sebelah. Karena itu, kami mengajukan hibah agar aset tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Bupati, Kamis (2/10/2025).
Baca juga:
Momentum itu semakin cair karena adanya kedekatan personal. Kepala Biro Umum Kemenkeu, Arif Bintarto Yuwono, merupakan putra daerah Blora sekaligus alumni SMAN 1 Blora tahun 1989, senior Bupati Arief Rohman. Hubungan ini membuat koordinasi lebih mudah sekaligus memberi nilai emosional pada proses hibah. “Saya bersyukur bisa menerima langsung kunjungan Pak Bupati. Sebagai wong Blora, saya memahami betul urgensi permohonan ini. Pada prinsipnya, aset negara harus memberi manfaat, bukan dibiarkan tidur. Jika digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, tentu kami dukung penuh,” ungkap Arif Bintarto.
Lebih dari sekadar formalitas birokrasi, ada pula dimensi pribadi yang melingkupi usulan ini. Arif Bintarto mengungkapkan bahwa orang tuanya pernah bekerja di Puskesmas Jetis, sehingga ia memiliki ikatan emosional dengan fasilitas kesehatan tersebut. “Saya tahu betul bagaimana kondisi Puskesmas Blora. Pengajuan hibah ini adalah langkah yang tepat. Semoga segera mendapat tindak lanjut di tingkat kementerian,” tambahnya.
Dukungan serupa datang dari jajaran daerah. Kepala Dinas Kesehatan Blora, Edi Widayat, menegaskan bahwa kapasitas Puskesmas sudah tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan. “Setiap hari rata-rata 200 pasien datang. Area parkir sampai meluber ke jalan raya, bahkan memanfaatkan lahan kosong milik Kemenkeu. Gedung pun sudah penuh sehingga perluasan adalah kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Rencana awal untuk memindahkan Kantor Lurah Jetis urung dijalankan, dan opsi hibah dari Kemenkeu dinilai sebagai solusi paling rasional. Menurut Edi, dokumen pengajuan hibah telah disusun oleh BPPKAD Kabupaten Blora dan disampaikan secara resmi melalui Kementerian Keuangan.
Dengan langkah ini, Pemkab Blora berharap aset negara yang lama terbengkalai dapat dialihkan menjadi pusat pelayanan publik yang vital. Jika proses hibah berhasil, Puskesmas Blora Kota akan memiliki kapasitas lebih besar untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat, sekaligus mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan: menghidupkan aset mati demi manfaat yang nyata.
