LAMPUNG SELATAN — Pemerintah pusat menunjukkan komitmen serius terhadap penguatan ketahanan pangan nasional dan pembangunan desa melalui kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2025). Dalam agenda padat tersebut, dua desa yakni Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, menjadi fokus utama perhatian Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. Rernard Abdul Haris, M.Sc, didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Agenda ini tidak sekadar seremoni. Pemerintah pusat turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan kondisi riil masyarakat desa, serta menyerahkan sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebagai bagian dari solusi konkret atas tantangan yang dihadapi petani. Salah satu momen penting adalah penyerahan combine harvester secara simbolis dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani.
Dalam sambutannya, Wabup Syaiful Anwar mengapresiasi kehadiran pemerintah pusat yang dinilainya sebagai sinyal kuat bahwa desa kini tidak lagi menjadi entitas pinggiran, melainkan subjek utama pembangunan nasional.
“Ini adalah momen istimewa bagi kami. Kehadiran pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam membangun desa sebagai pilar ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang sedang berada di Jakarta mendampingi Gubernur Lampung dalam agenda strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun di balik semangat optimisme itu, Syaiful tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih membelit masyarakat desa, khususnya di sektor infrastruktur. Ia membeberkan bahwa 70 persen jalan di Kecamatan Palas mengalami kerusakan berat, dan berharap dukungan konkrit dari pemerintah pusat untuk intervensi perbaikan.
Lampung Selatan merupakan salah satu daerah agraris unggulan di Provinsi Lampung. Dengan potensi lahan sawah seluas 38 ribu hektare dan lahan kering 128 ribu hektare, kabupaten ini mencatatkan kontribusi signifikan dalam sektor pertanian:
Padi: 335.112 ton (peringkat ke-4 provinsi)
Jagung: 824.197 ton (peringkat ke-2)
Bawang merah: 4.000 kuintal (peringkat ke-2)
Pisang: 5,7 juta kuintal (peringkat ke-1)
Baca juga:
Kelapa dalam: 20.340 ton (peringkat ke-1)
Kelapa sawit: 9.918 ton (peringkat ke-6)
Namun, prestasi ini tak lepas dari tantangan klasik seperti keterbatasan alsintan, minimnya tenaga kerja muda di sektor pertanian, serta ancaman iklim dan bencana alam yang memengaruhi produktivitas.
“Combine harvester yang kami terima hari ini sangat membantu efisiensi kerja petani, sekaligus menekan biaya operasional,” kata Syaiful.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap ketimpangan struktural antara produktivitas desa dan tingkat kesejahteraan warganya. Menurutnya, desa yang selama ini menjadi ujung tombak produksi pangan justru masih menjadi kantong kemiskinan.
“Desa adalah produsen utama, tapi warganya belum merasakan nilai dari hasil produksi itu. Program Desaku Maju hadir untuk mengubah narasi ini,” tegasnya.
Melalui program tersebut, pemerintah provinsi akan mengintegrasikan bantuan alsintan, pelatihan teknisi pertanian, fasilitas dryer, penguatan UMKM berbasis digital, hingga optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menekankan bahwa nilai tambah produk adalah kunci.
“Kalau tiga juta ton gabah hanya dijual kering, nilainya Rp20 triliun. Tapi jika diolah menjadi beras premium, nilainya bisa melonjak hingga Rp50 triliun. Inilah yang ingin kita capai,” pungkasnya.
Deputi Prof. Rernard Abdul Haris menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadi acuan utama program nasional saat ini. Menurutnya, pemerintah harus mengubah pendekatan dari sekadar memberi bantuan menjadi mendorong pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Paradigma pembangunan desa harus digeser. Pemberdayaan adalah inti dari perubahan sosial. Desa harus berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Ia juga memperkenalkan inisiatif baru berupa Sekolah Rakyat berbasis asrama yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di desa. Program ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang layak bagi semua kalangan, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul di perdesaan.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan uji coba penggunaan alsintan di lahan pertanian, sebagai simbol kerja nyata kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi cermin keseriusan negara dalam menyongsong kedaulatan pangan melalui penguatan desa sebagai pusat produksi dan kesejahteraan.
Seiring kebijakan nasional yang semakin berpihak pada akar rumput, harapan untuk melihat desa bangkit sebagai pilar kemajuan bangsa bukanlah angan semata, melainkan agenda nyata yang tengah dijalankan dengan langkah pasti.
Nazaruddin
