Home Daerah

Pembangunan TPT di Desa Ngemplak Bermasalah: Keretakan Serius dan Dugaan Tidak Sesuai Spesifikasi

by Media Rajawali - 20 Desember 2024, 13:50 WIB

Ngemplak, Baureno - Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT) di poros Dero RT 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, senilai Rp127.906.700 yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2024, kini menuai sorotan. Proyek dengan estimasi panjang 100 meter, lebar 30 cm, dan tinggi 1 meter itu ditemukan mengalami keretakan serius di tujuh titik.

Saat tim media memeriksa langsung ke lokasi, terungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Penggunaan material besi dinilai tidak sesuai standar. Beberapa bagian struktur ditemukan memakai besi dengan ukuran tidak seragam, yakni diameter 7,1 mm dan 6,3 mm, sementara lilitan menggunakan besi berukuran 6,1 mm. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kualitas konstruksi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya.

Selain itu, proyek ini dilaksanakan tanpa adanya papan informasi pekerjaan, yang seharusnya menjadi wujud transparansi anggaran kepada masyarakat. Proses pengerjaan juga menggunakan molen manual, sehingga mutu beton (K) yang dihasilkan diragukan.

Ketika dikonfirmasi terkait temuan ini, Camat Baureno , Agus Susetyo Hardiyanto, S.STP., M.M., belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui WhatsApp masih berstatus centang satu hingga berita ini ditulis.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Desa Ngemplak, Desi Irawati, juga belum merespons konfirmasi yang dikirimkan. Sikap diam dari pihak-pihak terkait menambah pertanyaan besar terhadap transparansi dan kualitas pelaksanaan proyek ini.

Warga setempat berharap ada tindakan cepat dan tegas dari pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran ini. "Kami khawatir, jika keretakan dibiarkan, bangunan akan cepat rusak dan tidak memberikan manfaat sesuai yang dijanjikan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hingga kini, pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Desa di berbagai wilayah terus menjadi sorotan karena masalah serupa. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas demi tercapainya pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat.

Tim MediaRajawali.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan menyampaikan hasil investigasi kepada publik.

REDAKSI

Share :