- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadirkan pendekatan berbeda dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Pasar Murah Setelah Salat Asar (PASS ASHAR). Berlangsung di halaman masjid Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026), kegiatan ini memadukan akses kebutuhan pokok dengan kegiatan keagamaan, bantuan sosial, serta penyampaian arah kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, Kepala Dinas Sosial, Forkopimcam Kedungadem, serta PKDI Kecamatan Kedungadem.
Program PASS ASHAR diselenggarakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid dan Musala (BKMM) Bojonegoro. Pelaksanaannya diawali dengan salat Asar berjamaah, kemudian dilanjutkan pengajian kebangsaan sebelum masyarakat mengakses berbagai layanan yang tersedia.
Konsep tersebut menjadikan masjid bukan hanya sebagai pusat kegiatan ibadah, tetapi juga ruang interaksi sosial dan pelayanan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya mendekatkan program ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian masyarakat adalah stan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro. Stan tersebut menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, meliputi 350 kilogram gula serta 125 kilogram bawang merah dan bawang putih.
Kehadiran komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan alternatif akses belanja kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Namun, besaran harga jual dan selisihnya dibandingkan harga pasar tidak disebutkan dalam informasi kegiatan.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, PASS ASHAR juga menjadi sarana penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim piatu terlantar nonpanti, lansia yang hidup seorang diri, serta penyandang disabilitas. Pemerintah daerah turut memberikan insentif kepada petugas keagamaan sebagai bentuk perhatian terhadap peran mereka di tengah masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan publik yang dibawa melalui PASS ASHAR tidak terbatas pada transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup dukungan sosial bagi kelompok rentan dan penghargaan terhadap kontribusi masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
Di hadapan masyarakat, Wakil Bupati Nurul Azizah turut memaparkan kondisi keuangan daerah dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mempertahankan kesinambungan pembangunan.
Baca juga:
Menurut dia, kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan seiring penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas). Produksi yang pada 2020 mencapai sekitar 235.000 barel per hari kini berada di kisaran 115.000 barel per hari.
Kondisi tersebut turut menjadi latar belakang perubahan kapasitas anggaran daerah. Nurul menyebut APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun kini sekitar Rp6 triliun, sedangkan proyeksi anggaran pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp5 triliun.
Penurunan kapasitas anggaran tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas belanja. Kebutuhan pembangunan harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan agar program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Nurul menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak berarti pelayanan kepada masyarakat harus dihentikan. Pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keberlanjutan program-program prioritas dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kemampuan anggaran.
Sektor kesehatan, menurut Nurul, tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pelayanan kesehatan yang memadai dinilai berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dipertahankan di tengah tekanan anggaran.
Pada sektor pendidikan, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran beasiswa meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap dukungan pendidikan bagi masyarakat, meskipun kemampuan fiskal sedang menghadapi tantangan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur desa tetap diupayakan melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Program tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di tingkat desa, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum.
Selain ketiga sektor tersebut, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap program sosial dan pertanian. Berbagai sektor itu menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan yang harus dikelola secara proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Paparan tersebut sekaligus menempatkan tantangan APBD sebagai persoalan penting dalam menentukan arah pembangunan Bojonegoro ke depan. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, ketepatan prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Melalui PASS ASHAR di Desa Tumbrasanom, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggabungkan kegiatan keagamaan, akses kebutuhan pokok, bantuan sosial, dan komunikasi kebijakan dalam satu rangkaian pelayanan. Kegiatan ini menjadi salah satu pendekatan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus menyampaikan kondisi dan arah pembangunan daerah di tengah perubahan kemampuan keuangan.
