Bojonegoro, – Di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, menjadi salah satu penerima manfaat dengan dua alokasi dana pada tahun 2024. Desa ini mendapatkan Rp350 juta untuk pembangunan balai desa dan Rp350 juta untuk pembangunan kantor desa. Namun, langkah progresif ini sempat diwarnai isu miring terkait dugaan ketidaksesuaian material dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menanggapi rumor tersebut, Kepala Desa Ngadiluwih, Yatmo, dengan tegas membantah segala tuduhan yang beredar. Dalam pernyataannya melalui pesan WhatsApp, Yatmo mengungkapkan bahwa berita tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. “Ketika awak media datang, mereka tidak berada di waktu yang tepat, karena kantor desa sudah tutup. Saya saat itu sedang berada di luar. Bahkan, istri saya sudah meminta mereka menunggu, tetapi mereka memilih pergi tanpa klarifikasi lebih lanjut,” ungkapnya.
Yatmo juga menjelaskan bahwa Desa Ngadiluwih hanya menerima bantuan BKKD untuk pembangunan kantor desa senilai Rp350 juta dan pembangunan balai desa senilai Rp350 juta. Ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan telah sesuai dengan RAB yang disusun sebelumnya. “Kami bekerja transparan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Semua material dan pengerjaan sudah mengacu pada RAB. Jika ada pihak yang merasa ragu, kami siap memberikan klarifikasi dan bukti pelaksanaan,” tambahnya.
Baca juga:
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus memantau implementasi program BKKD untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Langkah ini sejalan dengan misi memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Yatmo berharap media massa dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan memverifikasi informasi secara mendalam sebelum menyebarluaskannya. “Saya percaya bahwa media adalah mitra pembangunan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk dialog dan klarifikasi kapan saja,” tambahnya.
Isu ini memberikan pelajaran penting akan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan media. Transparansi memang menjadi pilar utama pembangunan, tetapi penyampaian informasi yang akurat dan berimbang juga menjadi kunci menjaga harmoni dan kepercayaan di masyarakat.
REDAKSI
