Baureno, Bojonegoro - Proyek pembangunan taman di Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, yang dimulai pertengahan tahun 2024 dengan anggaran senilai Rp270 juta, kini menuai sorotan tajam dari warga setempat. Pasalnya, taman tersebut terlihat mangkrak dan belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga disinyalir melanggar prinsip transparansi karena tidak dilengkapi papan nama informasi proyek.
Hasil penelusuran menunjukkan kondisi taman yang belum selesai. Beberapa fasilitas, seperti area bermain anak dan tempat duduk, terlihat seadanya tanpa pemeliharaan yang memadai. Salah satu warga Desa Ngemplak, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya. "Proyek ini seperti tidak dipikirkan matang-matang. Anggarannya besar, tapi tidak ada dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Proyek tersebut diketahui bersumber dari Dana Desa (DD), yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun, absennya papan nama proyek, yang biasanya berisi informasi tentang sumber dana, nilai anggaran, dan pelaksana proyek, menimbulkan tanda tanya besar. Warga mempertanyakan komitmen pemerintah desa dalam menjaga keterbukaan informasi.
Baca juga:
Saat dikonfirmasi terkait proyek ini, Kepala Desa Ngemplak, Desi Irawati, belum memberikan tanggapan resmi. Sikap ini semakin mempertegas kecurigaan warga mengenai dugaan pengelolaan proyek yang tidak sesuai prosedur.
Pengamat tata kelola keuangan desa, Zuhdan Haris Zamzami, ST, SH, menyatakan bahwa setiap proyek yang dibiayai Dana Desa wajib memenuhi aspek transparansi dan manfaat langsung bagi masyarakat. "Tidak adanya papan informasi proyek adalah pelanggaran serius terhadap asas keterbukaan. Apalagi jika proyek tersebut tidak memberikan manfaat, itu bisa dianggap pemborosan anggaran," tegasnya.
Warga berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan terkait polemik ini. Mereka juga mendesak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Ngemplak.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Transparansi adalah kunci agar setiap proyek pembangunan tidak hanya selesai, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.
REDAKSI
