- Redaksi
BOJONEGORO — Keberadaan sebuah tempat hiburan karaoke di Kabupaten Bojonegoro memicu perhatian publik setelah muncul sejumlah pertanyaan terkait aspek perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Isu ini mencakup keabsahan dokumen usaha, kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah, hingga dugaan aktivitas penjualan minuman beralkohol yang belum terkonfirmasi legalitasnya. Kondisi tersebut mendorong desakan agar pemerintah daerah memberikan klarifikasi secara terbuka.
Pada Kamis, 2 April 2026, upaya konfirmasi dilakukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro, Budiyanto. Sejumlah pertanyaan diajukan, termasuk terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha sektor pariwisata, serta masa berlaku dokumen tersebut.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada kesesuaian lokasi usaha dengan ketentuan zonasi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan hiburan malam beroperasi di area yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang daerah.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah proses perizinan yang seharusnya melibatkan pertimbangan lingkungan serta persetujuan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme pengendalian dampak sosial yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi pengawasan, publik mempertanyakan apakah telah dilakukan evaluasi berkala oleh instansi terkait setelah izin diterbitkan, guna memastikan operasional usaha tetap berada dalam koridor hukum.
Baca juga:
Isu semakin kompleks dengan munculnya pertanyaan mengenai penjualan minuman beralkohol. Regulasi di tingkat daerah mengatur secara ketat peredaran dan distribusi minuman tersebut, termasuk jenis izin yang wajib dimiliki pelaku usaha, klasifikasi produk yang diperbolehkan, serta batasan jam operasional.
Namun demikian, pihak DPMPTSP belum memberikan penjelasan rinci. “Kami akan memeriksa terlebih dahulu data yang ada,” ujar Budiyanto secara singkat saat dimintai keterangan.
Pernyataan tersebut belum menjawab substansi pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Transparansi informasi dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pengamat kebijakan publik, Zuhdan Haris Zamzami, menilai situasi ini memerlukan respons yang terukur dan berbasis data. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah daerah perlu menyampaikan secara jelas status legalitas dan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Jika terdapat pelanggaran, maka penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sektor hiburan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kepatuhan hukum, ketertiban umum, serta sensitivitas sosial di tingkat lokal.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah Bojonegoro untuk memberikan kepastian, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
