Kabupaten Lamongan, sebuah daerah yang kaya akan potensi agraris dan maritim, kini tengah diuji dengan berbagai persoalan mendasar yang langsung menyentuh kehidupan warganya. Mulai dari buruknya pelayanan BPJS Kesehatan, dugaan praktik korupsi di PDAM, hingga konflik tambak liar yang merugikan petani. Pertanyaannya, sampai kapan masalah-masalah ini hanya menjadi keluhan tanpa solusi nyata?
BPJS Kesehatan seharusnya menjadi jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak. Namun, di Lamongan, realitasnya masih jauh dari harapan. Antrian panjang, keterbatasan tenaga medis, hingga prosedur administrasi yang berbelit menjadi momok bagi warga yang membutuhkan akses kesehatan.
Ketika negara telah menjanjikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyatnya, mengapa realisasinya justru kerap mengecewakan? Ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal komitmen dan integritas dalam mengelola kebijakan publik.
Saat masyarakat berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, dugaan korupsi di PDAM Lamongan menjadi tamparan keras bagi kepercayaan publik terhadap institusi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu serupa terus mencuat, tetapi penyelesaiannya sering kali berakhir tanpa kejelasan.
Jika benar terjadi penyimpangan dalam pengelolaan PDAM, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang menggantungkan kebutuhan dasarnya pada layanan air bersih. Tanpa ketegasan dan transparansi, apakah Lamongan akan terus membiarkan praktik-praktik ini mengakar?
Baca juga:
Konflik antara petani dan pemilik tambak liar di Lamongan mencerminkan persoalan klasik tentang ketimpangan akses dan hak atas sumber daya alam. Petani yang bergantung pada air dari rawa kini harus berhadapan dengan keberadaan tambak-tambak ilegal yang mengancam pasokan irigasi mereka.
Kebijakan tata ruang dan lingkungan harus ditegakkan dengan adil. Pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi, sementara kelompok masyarakat yang lebih luas harus menanggung akibatnya.
Masalah-masalah yang terjadi di Lamongan bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari lemahnya pengawasan, buruknya perencanaan, dan mungkin, rendahnya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan publik.
Kini, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan: tetap berada dalam pusaran masalah tanpa solusi atau mulai mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan. Transparansi, penegakan hukum, dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Masyarakat Lamongan pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka tidak butuh janji kosong, tetapi aksi nyata yang dapat mengubah harapan menjadi kenyataan.
REDAKSI
