- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempercepat penanganan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah seiring meluasnya dampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Sedikitnya 72 desa kini terdampak, sementara 15 desa di antaranya berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian lebih serius karena tidak memiliki sumber mata air yang dapat diandalkan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memperkuat respons di lapangan dan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama.
Penegasan tersebut disampaikan Nurul saat memimpin apel rutin di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (9/9/2026). Menurut dia, kehadiran pemerintah dalam situasi krisis harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan berhenti pada prosedur administratif.
Ketika berbicara untuk masyarakat, jangan berkutat pada administrasi. Apabila terdapat kendala administratif, harus segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dan kajian yang tepat sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ujar Nurul.
Ia secara khusus meminta BPBD Bojonegoro bekerja lebih cepat sekaligus membangun pola penanganan yang lebih visioner. Penanganan kekeringan, kata dia, tidak semata-mata menyangkut distribusi air bersih, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah membaca kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi persoalan yang berpotensi berkembang.
Kondisi paling mendesak terdapat di 15 desa yang hingga kini belum memiliki sumber air yang memadai. Masyarakat di wilayah tersebut masih sangat bergantung pada pasokan air bersih melalui dropping yang dilakukan Pemkab Bojonegoro bersama para relawan.
Baca juga:
Berdasarkan data BPBD Bojonegoro per 8 September 2026, pemerintah telah melakukan 418 kali distribusi bantuan air bersih ke berbagai wilayah terdampak. Setiap titik dropping memperoleh sekitar 5.000 liter air bersih per tangki atau tandon, dengan kapasitas tandon sekitar 5.300 liter.
Angka distribusi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan air bersih di tengah kemarau yang berkepanjangan. Karena itu, kecepatan respons menjadi faktor penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi maupun aktivitas sehari-hari.
Sebelumnya, pada Senin (7/9/2026), Wabup Nurul Azizah juga turun langsung dalam penyaluran bantuan air bersih di Desa Nganti, Kecamatan Ngraho. Distribusi tersebut menyasar sekitar 500 kepala keluarga yang terdampak kekeringan.
Kehadiran pemerintah di lokasi sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa penanganan krisis air tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dari tingkat pemerintahan, tetapi melalui pemantauan langsung terhadap kondisi warga di lapangan.
Pemkab Bojonegoro kini membuka akses pengajuan dropping air bersih bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang wilayahnya mengalami krisis air. Pengajuan dapat disampaikan kepada BPBD Kabupaten Bojonegoro melalui Call Center BPBD 0811-3356-444 (WhatsApp).
Dengan meluasnya wilayah terdampak, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga kelancaran distribusi bantuan, tetapi juga memastikan setiap wilayah yang mengalami krisis mendapatkan penanganan secara proporsional dan tepat sasaran.
Bagi masyarakat di desa-desa yang kehilangan sumber air selama musim kemarau, pasokan air bersih bukan sekadar bantuan sosial. Air merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kecepatan pemerintah dalam merespons kekeringan menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelayanan publik.
