• Oleh : Budi Hartono 

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), distribusi air bersih dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terdampak tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Pada Selasa (15/9/2026), BPBD Kabupaten Bojonegoro kembali menyalurkan bantuan air bersih ke empat desa yang tersebar di empat kecamatan. Distribusi tersebut menyasar Desa Mojoranu, Kecamatan Dander; Desa Sukorejo dan Desa Tambakromo, Kecamatan Malo; serta Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ristony Eka Putra, mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Penyaluran air bersih menjadi salah satu langkah cepat pemerintah daerah untuk membantu warga yang mulai mengalami keterbatasan sumber air akibat kemarau.

Menurut Ristony, berdasarkan pemantauan cuaca yang diterima BPBD dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kabupaten Bojonegoro masih berada dalam periode musim kemarau. Potensi kekeringan diperkirakan masih dapat berlangsung hingga November.

Meski demikian, kondisi kemarau tersebut tidak berarti seluruh wilayah Bojonegoro mengalami kekeringan. Tingkat dampak berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui kendaraan tangki. Upaya penyediaan sumber air juga dilakukan melalui pembangunan sumur bor, penambahan layanan air oleh PDAM, serta pemanfaatan sumber air yang masih tersedia di wilayah masing-masing.

Kalau memang betul-betul tidak ada sumber air, BPBD tetap siap mengirimkan air. Kami juga tidak bekerja sendiri. Ada dukungan dari pihak swasta maupun relawan yang turut memberikan bantuan air bersih,” ujar Ristony.

Bantuan dari pihak swasta dan relawan tersebut juga dikoordinasikan dengan BPBD agar distribusinya dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi diperlukan agar bantuan tidak menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain yang mengalami kekurangan air belum tertangani.

BPBD sendiri tetap melakukan distribusi secara rutin setiap hari. Namun, satu desa tidak selalu mendapatkan pengiriman air setiap hari karena penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan wilayah yang mengalami dampak kekeringan.

Baca juga:

Untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal, BPBD juga meminta pemerintah desa menyiapkan tempat penampungan air yang memadai. Dalam satu kali pengiriman, kendaraan tangki BPBD dapat membawa sekitar 5.000 liter air bersih.

Ketersediaan tempat penampungan menjadi bagian penting dalam proses distribusi. Tanpa tandon atau wadah yang sesuai, air yang telah dikirim berpotensi tidak tertampung dengan baik sehingga manfaat bantuan menjadi kurang maksimal.

Karena itu, BPBD mendorong desa-desa terdampak menyiapkan tandon maupun tempat penampungan air lainnya. Dengan adanya satu titik penampungan, masyarakat dapat mengambil air secara bergantian dan distribusi dapat dilakukan secara lebih tertib.

Selain menggunakan mobil tangki, BPBD juga mulai memasang sejumlah tandon berkapasitas besar di beberapa titik. Sarana tersebut dilengkapi instalasi yang memungkinkan masyarakat mengambil air bersih dengan lebih mudah.

Kami lakukan secara bertahap. Harapannya desa-desa yang terdampak kekeringan bisa merasakan manfaat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD,” ungkap Ristony.

Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih diminta segera menyampaikan laporan melalui pemerintah desa. Kepala desa selanjutnya dapat berkoordinasi langsung dengan BPBD agar kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Ristony menjelaskan, dalam kondisi tertentu BPBD dapat langsung mengirimkan bantuan tanpa harus menunggu surat permohonan dari desa. Namun, setelah bantuan diberikan, pemerintah desa tetap diminta menindaklanjuti dengan surat permohonan sebagai bagian dari tertib administrasi dan koordinasi penanganan.

Tanpa menunggu surat pun kami bisa langsung mengirim. Tetapi setelah itu desa tetap menindaklanjuti dengan surat permohonan supaya semuanya terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Ristony juga mengajak masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial. Menurutnya, laporan melalui jalur pemerintah desa akan lebih mudah ditindaklanjuti karena kebutuhan warga dapat segera diteruskan kepada BPBD untuk dilakukan penanganan.

Kalau membutuhkan air bersih, lebih baik langsung lapor ke kepala desa. Selanjutnya kepala desa berkoordinasi dengan BPBD. Mudah-mudahan kami tetap bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” pungkasnya.

Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga November, distribusi air bersih menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketersediaan kebutuhan dasar warga. Pemerintah daerah bersama BPBD, pemerintah desa, pihak swasta, dan relawan terus berupaya memastikan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air tetap memperoleh pasokan air bersih.