BOJONEGORO, Jawa Timur — Proyek peningkatan jalan desa di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik setelah jalan aspal yang baru sebulan rampung dilaporkan telah mengalami kerusakan signifikan.
Proyek yang didanai melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 itu sebelumnya diharapkan menjadi penopang mobilitas warga antar-dusun, sekaligus memperlancar aktivitas pertanian dan distribusi hasil panen. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari ekspektasi.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga serta Camat Sumberrejo melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis (26/2/2026). Monitoring tersebut bertujuan memastikan kondisi fisik pekerjaan sekaligus menilai tingkat kerusakan yang terjadi.
Sekretaris Inspektorat Bojonegoro, Didit Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai dugaan kerusakan pada infrastruktur yang baru saja diselesaikan tersebut.
“Kami menurunkan tim bersama tim teknis dari PU Bina Marga untuk menindaklanjuti informasi yang kami terima terkait kondisi fisik pekerjaan peningkatan jalan di Desa Ngampal yang sudah mengalami kerusakan, padahal baru saja selesai,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, jalan sepanjang 1.180 meter yang menjadi akses vital penghubung antar-dusun itu tidak lagi berada dalam kondisi mulus. Di beberapa titik terlihat bekas tambalan, sementara kerusakan paling mencolok ditemukan pada ruas sepanjang kurang lebih 50 meter.
Pada bagian tersebut, permukaan aspal tampak ambles dan berlubang. Bahkan, agregat batu di bawah lapisan aspal muncul ke permukaan, menandakan potensi persoalan pada struktur pondasi. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat jalan tersebut menjadi jalur utama bagi kendaraan pengangkut hasil pertanian serta aktivitas harian masyarakat.
Baca juga:
Proyek pembangunan jalan ini diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari program BKKD Tahun Anggaran 2025. Skema BKKD sendiri merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pemerintah desa guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Didit menambahkan, hasil pemeriksaan masih menunggu laporan lengkap dari tim teknis yang hingga kini masih berada di lokasi untuk melakukan pengukuran dan evaluasi lebih rinci.
Sementara itu, Kepala Desa Ngampal, Budiono, membenarkan adanya monitoring dari Inspektorat dan Dinas PU Bina Marga. Ia mengakui bahwa dari hasil pengecekan sementara ditemukan sejumlah kerusakan pada badan jalan yang baru selesai dibangun tersebut.
“Untuk jalan yang rusak, sesuai arahan tadi akan dilakukan pengerukan dan pembongkaran secara total, kemudian diperbaiki kembali,” kata Budiono.
Ia menyebut dugaan sementara penyebab kerusakan berkaitan dengan kualitas bahan pondasi jalan yang dinilai kurang memadai. Menurutnya, nilai pekerjaan proyek tersebut sekitar Rp1,8 miliar.
“Penyebabnya karena kualitas bahan pondasinya kurang bagus,” ujarnya.
Budiono juga menegaskan bahwa pihak pelaksana kegiatan atau kontraktor telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim monitoring dalam waktu dekat.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur publik, khususnya yang bersumber dari dana pemerintah. Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan, kualitas pekerjaan dan akuntabilitas pelaksanaan menjadi faktor krusial agar anggaran yang digelontorkan benar-benar menghadirkan manfaat jangka panjang.
