- Oleh: Budi Hartono
BOJONEGORO, 25 Maret 2026 — Menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro, dinamika politik lokal menunjukkan peningkatan intensitas. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bojonegoro menginstruksikan fraksinya untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan fokus pada efektivitas program dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tahun ini tidak boleh diperlakukan sebagai agenda administratif semata. Ia meminta Fraksi Golkar di DPRD untuk mengedepankan pendekatan berbasis data dan verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara laporan tertulis dan realisasi program di masyarakat.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup indikator kinerja, target yang ditetapkan, hingga capaian riil di lapangan. Pendekatan ini penting agar anggaran publik benar-benar menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Golkar menilai bahwa sejumlah program berpotensi tidak berjalan optimal, bahkan mengalami kegagalan. Dalam konteks ini, fraksi diminta mengidentifikasi secara rinci faktor penyebabnya, baik yang bersumber dari kelemahan perencanaan maupun kendala dalam pelaksanaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga:
Menurut Ahmad Supriyanto, program yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dievaluasi secara mendalam dan tidak selayaknya dipertahankan dalam perencanaan anggaran berikutnya. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain evaluasi program, Golkar juga mendorong langkah strategis dalam penataan birokrasi. Kepala daerah dinilai perlu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat OPD yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara optimal atau tidak selaras dengan visi pembangunan daerah.
Evaluasi terhadap kinerja OPD harus diikuti dengan keputusan yang terukur. Jika terdapat pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memadai, maka penyesuaian atau pergantian merupakan langkah yang rasional dalam menjaga efektivitas pemerintahan,” tegasnya.
Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan sisa masa pemerintahan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam merealisasikan program prioritas. Golkar menilai, ketegasan dalam pengelolaan birokrasi akan mencegah pemborosan anggaran dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pendekatan “bedah total” yang diusung, pembahasan LKPJ APBD 2025 di DPRD Bojonegoro diperkirakan berlangsung dinamis dan substantif. Fraksi Golkar disebut tengah menyiapkan data serta analisis mendalam sebagai bahan evaluasi dalam forum resmi tersebut, yang berpotensi menjadi penentu arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
