- Oleh: Suyanto
BOJONEGORO – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Jawa Timur bersama Distrik Bojonegoro menggelar audiensi terbuka dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (18/02/2025). Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan transparansi penganggaran pembelian lahan untuk pengembangan RS Onkologi Bojonegoro.
Audiensi dipimpin Ketua Komisi C DPRD, Ahmad Supriyanto, dan dihadiri jajaran Komisi A dan C, perwakilan Dinas Kesehatan Bojonegoro, Inspektorat Bojonegoro, serta BPKAD Bojonegoro. Dari pihak GMBI hadir Ketua Wilter Jatim Sugeng bersama Ketua Distrik Bojonegoro Heru Anggoro dan jajaran.
Dalam forum tersebut, GMBI menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait proses pembahasan anggaran tahun 2023 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka menyoroti kejelasan dokumen keputusan mengenai rencana pembelian lahan yang dianggarkan sekitar Rp6,5 miliar.
Sorotan juga diarahkan pada APBD 2024 yang kembali memuat alokasi anggaran pembelian lahan di area belakang RS Onkologi. GMBI menilai keterbukaan informasi mengenai kepemilikan tanah, luas lahan, harga per meter persegi, serta lembaga appraisal menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Baca juga:
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, menjelaskan bahwa penganggaran telah melalui mekanisme yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa lahan yang dibeli terdiri dari tiga sertifikat atas nama Yamin Tenggono dengan luas total 6.767 meter persegi dan nilai pembelian sekitar Rp6,45 miliar.
Meski demikian, pertanyaan mengenai appraisal independen serta dasar penilaian harga masih menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Perwakilan Inspektorat, Hamdan, menyampaikan bahwa lembaganya melakukan review pada aspek bangunan, bukan pada pembelian lahan. Hal ini memunculkan harapan agar mekanisme pengawasan terhadap transaksi lahan dapat dijelaskan lebih lanjut oleh pihak terkait.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah. Pengembangan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit onkologi, dipandang sebagai kebutuhan strategis masyarakat Bojonegoro.
Melalui forum ini, publik berharap keterbukaan dokumen pendukung dan penjelasan komprehensif dari pihak terkait dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
