Bojonegoro – Menanggapi keluhan warga Kecamatan Kepohbaru terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam program bantuan ternak sapi yang dikaitkan dengan Seknas Genta Pangan Mandiri (GPM), pihak GPM memberikan klarifikasi resmi. Ketua Genta Pangan Jawa Timur, Agus Sudarsono, menegaskan bahwa program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, tanpa melibatkan dana pemerintah.
“Program ini murni inisiatif yang dibiayai oleh investor. Tidak ada dana dari APBN maupun APBD. Tujuannya adalah mempercepat akses modal bagi petani tanpa bergantung pada mekanisme pemerintah,” ujar Agus, Sabtu (16/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa seluruh prosedur telah dirancang secara transparan dan legal. Hal ini meliputi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara petani dan GPM untuk memastikan kesepakatan bersama.
Menanggapi sorotan terkait biaya sebesar Rp375.000 per ekor sapi, Ketua Pengurus Genta Pangan Kabupaten Bojonegoro, Mualim, menyebutkan bahwa biaya tersebut merupakan investasi awal dalam kemitraan.
“Biaya ini adalah bentuk komitmen dari petani mitra dan akan digunakan untuk mendukung keberlanjutan program. Semua ini telah dijelaskan secara transparan dalam MoU yang disepakati kedua belah pihak,” terang Mualim.
Ia juga memastikan bahwa biaya tersebut dapat dikembalikan jika petani memutuskan untuk membatalkan kemitraan, sesuai ketentuan yang telah disepakati. “Kami mengembalikan biaya jika ada petani yang membatalkan kemitraan sebelum program berjalan,” tambahnya.
Baca juga:
Sebagai langkah awal implementasi, GPM telah merekrut petani mitra melalui Koordinator Desa (Kordes). Menurut Mualim, Kordes bertugas mencari petani mitra sesuai target program setelah mendapatkan surat tugas resmi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).
“Rakorda menjadi momen penting untuk membekali Kordes dengan tanggung jawab jelas. Mereka adalah ujung tombak dalam menjaring petani mitra,” ungkapnya.
Agus Sudarsono dan Mualim mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa program ini bertujuan membantu petani, bukan merugikan mereka. Warga juga diingatkan agar selalu memverifikasi informasi melalui jalur resmi guna menghindari kesalahpahaman.
“Kami memahami bahwa ada pihak yang mungkin salah paham. GPM siap memberikan penjelasan lebih lanjut kepada siapa pun yang membutuhkan informasi tambahan,” tegas Agus.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan menjelaskan tujuan mulia program GPM dalam mendukung kesejahteraan petani.
Editor: Redaksi
