- Editor: Budi Hartono || Oleh: Suyanto MR.ID
TUBAN, – Pelaksanaan program makan gratis bagi siswa sekolah di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, pada Kamis (26/2/2026), menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya sari kedelai yang tidak layak konsumsi dalam paket makanan yang dibagikan kepada para siswa.
Berdasarkan informasi yang beredar, paket makanan tersebut terdiri dari pisang cokelat (piscok), telur rebus, dan sebotol sari kedelai. Pada saat pembagian, sejumlah pihak menyampaikan bahwa beberapa botol sari kedelai diduga memiliki aroma asam yang tidak lazim ketika dibuka.
Aktivis hukum, Zuhdan Haris Zamzami, ST., SH., yang turut menyoroti kejadian tersebut, menyampaikan keprihatinannya atas informasi yang berkembang di masyarakat.
Program ini pada dasarnya sangat baik karena bertujuan meningkatkan gizi anak-anak. Namun jika benar terdapat minuman yang tidak layak konsumsi, tentu harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan risiko kesehatan,” ujarnya.
Baca juga:
Menurutnya, aspek pengawasan mutu dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan serta distribusi makanan harus dijalankan secara ketat, mengingat penerima manfaat adalah anak-anak usia sekolah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola dapur penyedia program maupun pihak sekolah terkait kondisi produk yang dimaksud. Belum dapat dipastikan apakah minuman tersebut benar dalam keadaan rusak atau terdapat faktor lain yang menyebabkan perubahan aroma dan rasa.
Secara umum, produk olahan kedelai yang tidak disimpan sesuai standar memang berpotensi mengalami fermentasi alami yang mengubah aroma dan rasa. Karena itu, evaluasi menyeluruh dinilai penting guna memastikan keamanan pangan tetap terjaga.
Zuhdan Haris Zamzami juga mendorong agar pihak terkait melakukan klarifikasi terbuka kepada masyarakat guna menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal yang berkembang dan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan dan akurasi informasi.
