• Sumber : SMSI 

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk melihat arah kepemimpinannya. Meski periode tersebut belum cukup untuk memberikan penilaian akhir terhadap sebuah pemerintahan, rentang waktu dua tahun dinilai sudah memadai untuk membaca karakter kepemimpinan, prioritas kebijakan, cara kekuasaan dikelola, serta kemampuan pemerintah menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pandangannya pada 12 September 2026 mengatakan, dua tahun merupakan waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi pemerintahan yang belum mencapai separuh masa jabatan. Namun, periode tersebut cukup untuk melihat watak seorang presiden, termasuk obsesi yang dibangun, orang-orang yang dipercaya, serta arah penggunaan kekuasaan.

Prabowo memasuki Istana Negara pada 20 Oktober 2024 dengan modal politik yang kuat setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Ia juga bukan sosok baru dalam panggung kekuasaan. Puluhan tahun pengalaman sebagai prajurit, pengusaha, pimpinan partai dan kandidat presiden telah membentuk perjalanan politiknya hingga akhirnya menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan.

Karena itu, ukuran terhadap dua tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak cukup hanya dilakukan dengan menghitung jumlah program yang telah diluncurkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kekuatan politik dan personal yang dimiliki Prabowo telah berhasil diterjemahkan menjadi negara yang kuat, atau baru menghasilkan pemerintahan yang kuat.

Keduanya memiliki makna yang berbeda. Pemerintahan yang kuat dapat terbentuk karena dukungan politik yang besar dan kepemimpinan presiden yang dominan. Sementara negara yang kuat membutuhkan sesuatu yang lebih mendasar, yakni institusi hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, teknologi yang berkembang, pengendalian korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Prabowo dikenal memiliki daya juang politik yang kuat. Ia pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bertahan dan bangkit tersebut menjadi salah satu karakter yang melekat dalam perjalanan politiknya.

Di sisi lain, nasionalisme dan gagasan mengenai kedaulatan negara juga menjadi bagian penting dari orientasi pemerintahannya. Ketahanan pangan, energi, pertahanan dan kemandirian ekonomi tidak semata ditempatkan sebagai sektor kebijakan, tetapi sebagai bagian dari cita-cita membangun Indonesia yang lebih berdaulat.

Pengalaman Prabowo sebagai prajurit turut memengaruhi cara pandangnya terhadap negara. Dalam perspektif tersebut, dunia dipandang sebagai arena kompetisi, sementara negara harus memiliki kekuatan agar tidak mudah dipengaruhi atau dipermainkan oleh kekuatan lain.

Pandangan itu mendapatkan relevansi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang serta perebutan sumber daya strategis menunjukkan bahwa ketahanan dan kemandirian nasional bukan sekadar gagasan romantis.

Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana kapasitas personal seorang presiden dapat diubah menjadi kapasitas institusional negara.

Negara tidak menjadi kuat hanya karena memiliki pemimpin yang tegas. Negara menjadi kuat ketika hukum dapat bekerja secara konsisten, birokrasi berjalan profesional, pendidikan menghasilkan manusia berkualitas, ekonomi menciptakan produktivitas dan lapangan pekerjaan, teknologi berkembang, korupsi dapat dikendalikan, serta masyarakat percaya terhadap institusi yang menjalankan negara.

Dalam pemerintahannya, Prabowo membawa sejumlah agenda besar, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan hingga pembangunan manusia. Dari berbagai program tersebut, Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu simbol paling menonjol.

Program tersebut memiliki landasan sosial yang kuat karena negara tidak hanya dituntut membangun jalan, bendungan, kawasan industri dan berbagai infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengembangkan potensinya.

Dalam rancangan APBN 2026, program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun. Besarnya sasaran dan anggaran sekaligus menunjukkan skala ambisi pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

Namun, program sebesar itu juga membawa tuntutan tata kelola yang tidak kecil. Penyediaan makanan bagi puluhan juta penerima manfaat membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional, pengawasan serta sistem pertanggungjawaban yang ketat.

Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi peringatan bahwa program dengan tujuan besar tetap membutuhkan sistem pelaksanaan yang profesional. Ketika jumlah penerima manfaat mencapai puluhan juta orang, kesalahan dalam satu mata rantai distribusi dapat membawa konsekuensi luas.

Karena itu, semakin besar ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Hal serupa berlaku pada agenda swasembada pangan. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras mengalami peningkatan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.

Capaian tersebut penting, tetapi keberhasilan swasembada tidak seharusnya berhenti pada angka produksi dan jumlah cadangan beras yang tersimpan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah petani memperoleh kesejahteraan, apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau, apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, serta apakah ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi tanpa mengganggu stabilitas harga.

Karena itu, klaim keberhasilan swasembada membutuhkan dukungan data empiris yang kuat. Kebijakan publik tidak cukup hanya dijelaskan melalui narasi politik, tetapi harus dapat diuji melalui indikator yang terukur.

Swasembada pangan pada akhirnya bukan sekadar kemampuan negara mengisi gudang dengan beras. Swasembada berarti membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu hingga hilir. Petani harus memperoleh keuntungan yang layak, konsumen harus terlindungi, infrastruktur pertanian harus memadai, teknologi harus berkembang, dan generasi muda harus memiliki alasan untuk memilih pertanian sebagai profesi masa depan.

Jika aspek-aspek tersebut tidak dibangun secara bersamaan, swasembada berisiko menjadi sekadar slogan yang justru dapat mengikis kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, gagasan mengenai negara kuat juga menjadi salah satu karakter utama pemerintahan Prabowo. Konsep tersebut memiliki akar panjang dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, terutama setelah muncul anggapan bahwa negara selama bertahun-tahun terlalu lemah dalam menghadapi kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Namun, negara kuat memiliki dua sisi. Dalam pengertian positif, negara kuat adalah negara yang mampu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, melindungi masyarakat miskin, membangun infrastruktur dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.

Sebaliknya, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang memadai.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan hanya memperkuat negara, tetapi memastikan penguatan institusi tidak dilakukan dengan melemahkan masyarakat sipil dan ruang demokrasi.

Demokrasi membutuhkan pemerintah yang efektif sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan presiden yang memiliki kemampuan mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama membutuhkan pers yang bebas, parlemen yang menjalankan fungsi pengawasan, serta lembaga hukum yang independen dan kredibel.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan. Sebaliknya, kontrol yang sehat justru dapat membuat pemerintahan menjadi lebih kuat karena kebijakan dapat dikoreksi sebelum kesalahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Baca juga:

Dalam bidang politik, Prabowo juga memperlihatkan kemampuan melakukan akomodasi terhadap berbagai kekuatan. Koalisi pemerintahan yang besar memberikan keuntungan dari sisi stabilitas politik karena pemerintah relatif tidak menghadapi oposisi parlementer yang kuat.

Namun, kondisi tersebut sekaligus menghadirkan paradoks bagi demokrasi. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka yang kalah tetap memiliki peran untuk mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah, melainkan salah satu mekanisme untuk menguji kualitas kebijakan.

Karena itu, stabilitas politik seharusnya tidak dibangun dengan menghilangkan ruang kritik.

Tantangan lain yang tidak kalah penting berada di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Prabowo memiliki banyak agenda besar yang harus dijalankan secara bersamaan, mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan hingga kesehatan.

Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu menerjemahkan seluruh agenda tersebut menjadi program yang efektif, terukur dan berkelanjutan.

Di sinilah kualitas para menteri menjadi sangat menentukan. Menteri bukan sekadar pelaksana instruksi presiden, melainkan harus menjadi penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan kepala pemerintahan.

Seorang menteri idealnya mampu menyampaikan kepada presiden bahwa sebuah kebijakan dapat dilakukan, terlalu mahal, memiliki risiko, perlu ditunda atau membutuhkan pendekatan berbeda.

Kabinet yang sehat bukan kabinet yang seluruh anggotanya selalu sepakat. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi mampu menjalankan keputusan bersama setelah kebijakan ditetapkan.

Karena itu, kualitas kabinet Prabowo semestinya tidak diukur berdasarkan banyaknya tokoh terkenal yang berada di dalamnya atau besarnya kekuatan politik yang menopangnya. Ukuran sesungguhnya adalah output pemerintahan.

Berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa prosedur birokrasi yang berhasil disederhanakan? Dan pada akhirnya, apakah kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik?

Memasuki tahun-tahun berikutnya, sedikitnya terdapat lima agenda yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, kekuatan personal presiden tidak boleh menjadi satu-satunya penopang pemerintahan. Indonesia membutuhkan institusi yang kuat karena masa jabatan presiden akan berakhir, sementara negara harus terus berjalan.

Kedua, meritokrasi perlu diperkuat. Loyalitas politik tidak boleh lebih menentukan daripada kompetensi profesional. Negara sebesar Indonesia membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas dan kapasitas untuk mengelola persoalan publik yang kompleks.

Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga. Program populis dapat memperoleh dukungan masyarakat, tetapi pemerintah tidak dapat mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memiliki manfaat sosial yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, komunikasi publik harus diperbaiki. Presiden dan para menteri perlu membuka ruang lebih luas terhadap kritik. Kritik bukan sabotase, melainkan instrumen koreksi dalam pemerintahan demokratis.

Kelima, negara kuat tidak boleh disamakan dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik. Pemerintah yang percaya diri justru semestinya tidak takut terhadap kritik.

Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo belum menjadi waktu yang tepat untuk memberikan kesimpulan akhir. Ada sejumlah agenda besar yang patut diapresiasi, terutama keberanian mendorong ketahanan pangan, program gizi serta orientasi kemandirian ekonomi.

Namun, sebagian besar agenda tersebut masih berada dalam proses membangun fondasi. Keberhasilan sesungguhnya baru dapat dinilai ketika dampaknya mulai dirasakan secara konsisten oleh masyarakat.

Rakyat tidak hanya membutuhkan pidato, daftar program, proyek besar maupun angka anggaran. Mereka membutuhkan hasil yang dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Apakah anak dari keluarga miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini semakin mudah muncul di ruang publik karena masyarakat memiliki media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pengalaman, kritik, keluhan maupun harapan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo akan ditentukan bukan hanya oleh kemampuan mengonsolidasikan kekuasaan, tetapi oleh kemampuan menggunakan kekuasaan tersebut untuk membangun institusi yang bertahan melampaui masa pemerintahannya.

Prabowo membawa obsesi besar tentang Indonesia yang berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi tersebut dibutuhkan oleh sebuah bangsa besar. Namun, tahap yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial. Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.

Prabowo telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik. Tantangan berikutnya adalah memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang hanya karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya, tetapi karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut. Ukuran paling sederhana tetap sama: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Memasuki bayang-bayang persaingan menuju Pemilu 2029, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden juga menjadi semakin penting. Prabowo membutuhkan jajaran pemerintahan yang mampu bekerja secara profesional, memiliki kompetensi dan berani menyampaikan kenyataan apa adanya.

Dalam analogi permainan sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan strategi tim harus siap digantikan. Profesionalisme dan meritokrasi harus ditempatkan di atas loyalitas yang hanya diwujudkan dengan selalu menyenangkan atau memuji atasan.

Presiden membutuhkan pembantu yang tidak sekadar mengatakan “siap, Pak”, tetapi juga mampu mengatakan ketika sebuah kebijakan berisiko, terlalu mahal, belum siap dilaksanakan atau perlu diperbaiki. Sebab pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang selalu mendengar kabar baik.

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik, mengoreksi kesalahan, memperkuat institusi dan menghasilkan perubahan nyata.

Dua tahun pertama Prabowo, dengan demikian, bukanlah garis akhir sebuah penilaian. Ini adalah titik evaluasi untuk menentukan apakah pemerintahan yang kuat benar-benar mampu melahirkan negara yang kuat, efektif, profesional dan tetap demokratis.

Pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan seberapa besar kekuasaan yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa jauh kekuasaan tersebut mampu mengubah kehidupan rakyat dan memperkuat fondasi negara.