- Oleh : Budi Hartono
BOJONEGORO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi timbulan sampah dari pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan melalui kerja sama, pelatihan, serta sosialisasi kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyelenggara dapur MBG di berbagai wilayah.
Kepala DLH Bojonegoro, Luluk Alifah, menegaskan bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian serius sejak awal. Menurutnya, semakin luas cakupan dapur MBG, maka volume sampah maupun limbah yang dihasilkan berpotensi meningkat signifikan.
Baca juga:
- “Sampah merupakan masalah yang harus segera ditangani. Jika jumlah dapur MBG terus bertambah, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih besar,” ujar Luluk, Jumat (3/10/2025).
Hingga kini, belum terdapat regulasi tertulis yang secara khusus mengatur tata kelola sampah dari dapur MBG. Karena itu, DLH akan menginisiasi sosialisasi serta pelatihan teknis kepada mitra SPPG. Fokusnya adalah bagaimana memilah sampah organik dan nonorganik secara benar, sekaligus meminimalisir volume limbah yang terbuang sia-sia.
Selain aspek kebersihan, DLH juga menekankan potensi nilai tambah dari pengelolaan sampah. Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual. Luluk menyebut hal ini bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi baru.
- “Kami ingin mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pembuangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Ke depan, sampah yang dikelola dengan baik bisa menjadi sumber pendapatan tambahan,” jelasnya.
DLH juga mengkaji kemungkinan penerapan retribusi sampah berdasarkan jenis dan volume yang dihasilkan oleh dapur MBG. Skema ini, jika berjalan optimal, berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro, sembari menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Dengan demikian, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari keberlanjutan pasokan gizi bagi masyarakat, tetapi juga dari bagaimana program tersebut selaras dengan prinsip kebersihan, keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan.
