Bojonegoro - Mediarajawali.id ' Di balik gemerlap proyek-proyek infrastruktur yang menghiasi Kabupaten Bojonegoro, ada aroma tak sedap yang mengendap di balik dinding Dinas Pekerjaan Umum. Aroma itu bukan sekadar isapan jempol, melainkan bisik-bisik yang mengarah pada satu titik: permainan orang dalam yang menjadikan pembangunan sebagai ladang bisnis transaksional, bukan pelayanan publik.
Banyak pihak menyoroti praktik “bagi-bagi kue” di tubuh Dinas PU Bojonegoro. Paket proyek yang seharusnya menjadi ajang kompetisi sehat justru berubah menjadi ajang rebutan jatah. Bukannya profesionalitas yang dijunjung, melainkan siapa yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Bukan soal kualitas, melainkan siapa yang menyetor lebih dulu, atau siapa yang lebih lihai menyisipkan “uang rokok” di bawah meja.
Fenomena ini seolah menjadi rahasia umum yang dibungkus rapi dalam formalitas administrasi. Ada yang menyebutnya “pengondisian”, ada pula yang menyebutnya “uang koordinasi”. Namun apa pun istilahnya, publik tahu bahwa itu adalah bentuk lain dari pungli yang merusak sendi-sendi integritas birokrasi.
Lebih ironis lagi, permainan ini tak hanya melibatkan oknum di dalam kantor, tetapi juga pihak luar yang sudah terbiasa bermain mata. Ada kontraktor yang mengeluh harus “membeli” paket proyek dengan harga tak wajar, bahkan sebelum satu tetes aspal dituangkan. Ada pula yang akhirnya memilih mundur, karena tak sanggup bersaing dengan sistem yang lebih mengandalkan hubungan personal ketimbang kapabilitas teknis.
Baca juga:
Dinas PU Bojonegoro seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai asas manfaat dan transparansi. Tapi jika yang terjadi justru praktik-praktik transaksional, lalu di mana letak tanggung jawab moral dan etika publiknya?
Sudah saatnya Bupati Bojonegoro menyoroti lebih tajam ke dalam tubuh Dinas ini. Audit menyeluruh terhadap mekanisme lelang dan distribusi paket proyek harus dilakukan secara terbuka. Jika tidak, masyarakat hanya akan melihat pembangunan fisik sebagai topeng dari kehancuran moral birokrasi.
Pembangunan bukan sekadar urusan jalan, jembatan, atau drainase. Ini soal kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik dikhianati oleh permainan uang bawah meja, maka yang hancur bukan hanya proyek, tapi juga martabat pemerintahan itu sendiri.
Opini ini disusun berdasarkan berbagai keluhan pelaku usaha dan pengamatan lapangan terhadap dinamika pengadaan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro. Kritik ini ditujukan untuk mendorong perbaikan sistem, bukan menyerang pribadi. Transparansi adalah pondasi demokrasi, dan kami berdiri bersama publik yang menuntut perubahan.
REDAKSI
